Selasa, 24 Jul 2018 00:50

KPK Tetapkan 4 Tersangka OTT Bengkulu

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Dehar
Kamis, 22 Jun 2017 06:22
Antara
Gubernur Bengkulu 2016-2021 Ridwan Mukti
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 4 (empat) orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait fee proyek jalan di dua Kabupaten di Provinsi Bengkulu.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1X24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Gubernur Bengkulu terkait dengan fee proyek dan meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Diduga sebagai penerima, kata Alexander, yaitu Gubernur Bengkulu 2016-2021 Ridwan Mukti (RM), Lily Martiani Maddari (LMM) berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga atau istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, dan Rico Dian Sari (RDS) berprofesi sebagai pengusaha. 
"Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Direktur PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya (JHW)," kata Alexander.

Menurut Alexander, diduga pemberian uang terkait fee proyek yang dimenangkan PT SMS di Provinsi Bengkulu dari komitmen 10 persen perproyek yang harus diberikan kepada Gubernur Bengkulu melalui istrinya.

Ia mengatakan dari dua proyek yang dimenangkan PT SMS, dijanjikan Rp4,7 miliar (setelah dipotong pajak) dari dua proyek di Kabupaten Rejang Lebong.

"Yaitu proyek pembangunan atau peningkatan jalan TES-Muara Aman Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek Rp37 miliar dan proyek pembangunan atau peningkatan jalan Curuk Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek Rp16 miliar," katanya.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan uang senilai Rp1 miliar dalam pecahan Rp100 ribu di dalam rumah Ridwan Mukti yang sebelumnya disimpan di dalam brankas.

Tim KPK juga mengamankan uang senilai Rp260 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu dalam tas ransel di hotel tempat Jhony Wijaya menginap di kota Bengkulu. 

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Jhoni Wijaya (JHW) disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
 
Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sementara sebagai pihak Rico Dian Sari (RDS), Lily Martiani Maddari (LMM), dan Ridwan Mukti (RM) disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. 

Editor: Budi

T#g:BengkuluOTT
Berita Terkait
  • Senin, 23 Jul 2018 17:23

    Bos Kena OTT Kasus Suap Proyek, Kantor ULP Pemkab Labuhanbatu Sudah Lama Tutup

    Sejak Operasi Tangkap Tanggan ( OTT) Bosnya yaitu mantan Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2016-2021 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terkait kasus Suap proyek di Dinas

  • Sabtu, 21 Jul 2018 08:21

    KPK Geledah Rumah Pangonal Harahap, Penjaga: "Yang Dibawa KPK Buku Agenda Zaman Tak Enak"

    Pasca penetapan tersangka Bupati labuhanbatu, H Pangonal Harahap, dalam kasus OTT, Sebanyak 6 orang tim penyidik KPK menggeledah rumah kediaman pribadinya, yang berada di Jalan Dewi Sartika,Lingkungan

  • Rabu, 18 Jul 2018 20:18

    Di Facebook, Wakil Bupati Ungkap Keprihatinan Soal Bupati Labuhanbatu Ditangkap KPK

    Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK RI yang menjerat oknum Bupati Labuhanbatu, mengundang rasa prihatin Wakil Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe.Dalam halaman Facebook miliknya, Ketua Partai Gol

  • Rabu, 18 Jul 2018 05:58

    Masyarakat Labuhanbatu Pesimis Bupati Pangonal Harahap Jadi Tahanan KPK

    Kurang dari 24 jam beredarnya kabar penangkapan Bupati Labuhanbatu, H. Pangonal Harahap oleh KPK dan membuat gempar publik Kabupaten Labuhanbatu. Pantauan UTAMANEWS.COM, hal tersebut bukan tanpa

  • Selasa, 10 Jul 2018 12:20

    Polisi OTT Dinas Kesehatan Pemkab Labusel, 5 Kepala Puskesmas Diamankan

    Tim Saber Pungli Polda Sumut melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Dinas Kesehatan Pemkab Labusel, di Kotapinang, Senin (9/7) sore.

  • Selasa, 29 Mei 2018 19:19

    Kadis Perizinan dan Penanaman Modal Palas Terjaring OTT Tipikor Poldasu

    Terjaring operasi tangkap tangan ( OTT), Kepala Dinas Perizinan dan Pemahaman Modal Kabupaten Padang Lawas (Palas) Arseh Hasibuan (AH), diamankan dan diambil keterangan oleh pihak Personil Tindak Pida

  • Rabu, 09 Mei 2018 20:39

    Kepala Syahbandar Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Kena OTT Polda Sumut

    Masyarakat Kota Tanjung Balai dihebohkan dengan beredarnya informasi bahwa Kepala Syahbandar Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai beserta staf ditangkap oleh Tim Khusus dari Polda Sumatera Utara, dalam se

  • Jumat, 06 Apr 2018 14:46

    Latma Pasific Partnership Latih ATCLS dan BTCLS di Bengkulu

    Latihan bersama Pasific Partnership memberikan pelatihan Advanced Cardio Life Support (ATCLS) dan Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS) kepada masyarakat di kantor Dinas Kesehatan Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Jumat (6/4/2018).

  • Jumat, 10 Nov 2017 05:50

    Satrekrim Polres Asahan OTT Kepala RSUD Abdul Manan Simatupang Kisaran

    Satreskrim Polres Asahan yang dipimpin oleh AKP Bayu Putra Samara, SH Sik telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap enam orang pimpinan dan anggota yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah

  • Jumat, 15 Sep 2017 06:06

    Mendagri Minta Kepala Daerah Waspadai Area Rawan Korupsi

     Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh kepala daerah di Sumut agar mewaspadai area rawan korupsi, sehingga ke depan tidak akan ada lagi kasus Operasi Tangkap Tangan

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak