Selasa, 21 Nov 2017 09:51

Jaksa: Miryam Koordinator Pembagian Jatah 1,2 Juta Dolar ke Komisi II DPR

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Ahmad
Jumat, 23 Jun 2017 10:13
Dibaca: 196 kali
Antara
Miryam saat diboyong petugas KPK
Miryam S Haryani, mantan anggota Komisi II dari fraksi Hanura disebut menerima 1,2 juta dolar AS dari pengadaan korupsi KTP-Elektronik dan ia membagi-bagikan uang itu kepada seluruh anggota Komisi II DPR untuk melancarkan anggaran proyek itu.

Dari uang itu, Miryam jadi koordinator untuk membagikan uang haram tersebut ke anggota dewan.

"Miryam S Haryani menerima sejumlah 1,2 juta dolar AS dengan perincian sebagai berikut," kata jaksa penuntut umum KPK Irene Putri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Berikut rincian penerimaan uang tersebut kata Jaksa,

1. Sejumlah 100 ribu dolar AS pada Mei 2011 melalui staf Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Josep Sumartono di Mampang.

2. Sejumlah 100 ribu dolar AS diserahkan oleh Sugiharto pada Agustus-September 2011 di rumah Miryam di Komplek Tanjung Barat Indah Jln Teratai Raya Blok G No 11/12 Jakarta Selatan.

3. Sejumlah 500 ribu dolar AS diserahkan Sugiharto di rumah Miryam di Tanjung Barat 

4. Sejumlah Rp5 miliar diserahkan Sugiharto pada Agustus 2012 di rumah Miryam di Tanjung Barat.

Selanjutnya, sejak 2011 sebagian uang yang diberikan kepada Miryam tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh anggota Komisi II DPR dalam dua kali pembagian.

Pembagian pertama: 

1. Kepada 4 orang pimpinan Komisi II DPR yang terdiri dari Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno dan Taufik Effendi, masing-masing sejumlah 3 ribu dolar AS.

2. Kepada 9 orang Ketua Kelompok Fraksi (kapoksi) Komisi II DPR masing-masing sejumlah 1.500 dolar AS termasuk Kapoksi yang merangkap sebagai pimpinan komisi.

3. 50 orang anggota Komisi II DPR RI masing-masing sejumlah 1.500 dolar AS termasuk pimpinan komisi dan kapoksi.

Pembagian uang kepada setiap anggota komisi II DPR dengan cara dibagikan melalui Kapoksi atau yang mewakilinya, yakni: 

1. Diberikan kepada Agustina Basik-basik untuk anggota Fraksi Partai Golkar.

2. Diberikan kepada Yasonna Laoly atau Arief Wibowo untuk anggota Fraksi PDI-P yang diberikan langsung di ruangan kerjanya.

3. Diberikan kepada Khotibul Umam Wiranu untuk anggota fraksi Demokrat yang diberikan langsung kepadanya di ruangan kerjanya.

4. Diberikan kepada Teguh Juwarno dari Fraksi PAN yang diberikan langsung kepada yang bersangkutan di ruangan kerjanya.

5. Diberikan kepada Rindoko dari Fraksi Gerindra di ruangan kerjanya.

6. Diberikan kepada Nu'man Abdul Hakim dari Fraksi PPP di ruangan kerjanya.

7. Diberikan kepada Abdul Malik Haramaen dari fraksi PKB di ruangan kerjanya.

8. Diberikan kepada Jamal Azis atau Akbar Faisal dari Fraksi Hanura diberikan langsung kepada yang bersangkutan di ruangan kerjanya.

9. Diberikan kepada Zajuli dari Fraksi PKS yang diberikan langsung di ruangan kerjanya.

Selanjutnya pembagian kedua rinciannya adalah: 

1. 4 orang pimpinan Komisi II DPR yang terdiri dari Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno dan Taufik Effendi masing-masing sejumlah 3 ribu dolar AS 

2. 9 orang Kapoksi Komisi II DPR masing-masing sejumlah 2.500 dolar AS termasuk kapoksi yang merangkap sebagai pimpinan komisi.

3. 50 orang anggota Komisi II DPR RI masing-masing sejumlah 2.500 dolar AS termasuk pimpinan komisi dan kapoksi.

Pembagian uang kepada setiap anggota komisi II DPR RI dengan cara dibagikan melalui Kapoksi atau yang mewakilinya, yakni 

1. Diberikan kepada Agun Gunandjar Sudarsa atau Markus Nari untuk anggota Fraksi Partai Golkar.

2. Diberikan kepada Yasonna Laoly atau Arief Wibowo untuk anggota Fraksi PDI-P yang diberikan langsung di ruangan kerjanya.

3. Diberikan kepada Khotibul Umam Wiranu untuk anggota fraksi Demokrat yang diberikan langsung kepadanya di ruangan kerjanya.

4. Diberikan kepada Teguh Juwarno dari Fraksi PAN yang diberikan langsung kepada yang bersangkutan di ruangan kerjanya.

5. Diberikan kepada Rindoko dari Fraksi Gerindra di ruangan kerjanya.

6. Diberikan kepada Nu'man Abdul Hakim dari Fraksi PPP di ruangan kerjanya.

7. Diberikan kepada Abdul Malik Haramaen dari fraksi PKB di ruangan kerjanya.

8. Diberikan kepada Jamal Azis atau Akbar Faisal dari Fraksi Hanura diberikan langsung kepada yang bersangkutan di ruangan kerjanya.

9. Diberikan kepada Jazuli dari Fraksi PKS yang diberikan langsung di ruangan kerjanya.

"Setelah mendistribusikan uang-uang tersebut kepada seluruh anggota Komisi II DPR, Miryam juga mendapatkan uang di luar jatahnya tersebut diatas, yakni dari Markus Nari sejumlah 5.000 dolar AS. 

Editor: Sam

Sumber: Antara

T#g:Miryame-KTPe KTPKorupsi
Berita Terkait
  • Selasa, 21 Nov 2017 06:31

    Penegak Hukum Diminta Periksa Kadis PU Palas

    Penegak Hukum di Sumatera Utara diminta memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, pasalnya pejabat itu membenarkan sejumlah pembagunan proyek peningkatan jalan yang pengerjaannya d

  • Senin, 13 Nov 2017 15:23

    Pospera-Kiamat Geruduk Kejaksaan Soal Dugaan Korupsi Tower Wi-Fi yang menyentuh nama anak Bupati

    Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Labuhanbatu bersama Koalisi Independent Anti Mafia Terstruktur (KIAMAT) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Senin (13/11/2017

  • Jumat, 10 Nov 2017 14:10

    Pilkada Sumut: Awas Eksodus dan Mobilisasi Warga

    Medan Jurnalis Club menggelar dialog bertema Pilkada Sumut: Ketiadaan Blangko e-KTP dan Nasib Pemilik Suara, Kamis (9/11/2017) di Medan Club.Ada sejumlah Narasumber yang hadir. Di antaranya Akademisi

  • Jumat, 10 Nov 2017 05:50

    Satrekrim Polres Asahan OTT Kepala RSUD Abdul Manan Simatupang Kisaran

    Satreskrim Polres Asahan yang dipimpin oleh AKP Bayu Putra Samara, SH Sik telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap enam orang pimpinan dan anggota yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah

  • Jumat, 10 Nov 2017 08:40

    Mahasiswa: Tangkap Bupati Paluta, Usut Walikota Sidempuan

    Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sumut, jalan Imam Bonjol, Kamis siang (9/11).

  • Kamis, 09 Nov 2017 20:09

    Pilkada Sumut Dihantui 1,6 Juta Warga Belum Rekam KTP Elektronik

    Kisruh kasus KTP elektronik di tingkat nasional ternyata punya cerita lain, khususnya dalam kaitan Pilkada Serentak 2018 yang akan datang.

  • Rabu, 08 Nov 2017 17:08

    Medan Jurnalis Club Gelar Dialog Pilkada: Kisruh e-KTP dan Nasib Pemilik Suara

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) berbasis e-KTP. Aturan itu berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016.  Namun sayangnya, di Sumatera Utara hanya 2 ju

  • Selasa, 07 Nov 2017 21:27

    Sidang Lanjutan Kasus korupsi Pengadaaan Alat Monitoring Satelit

    Sidang lanjutan korupsi kasus proyek pengadaaan alat monitoring satelit APBN-P tahun 2016 di Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan agenda pemanggilan saksi-saksi di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi

  • Rabu, 01 Nov 2017 20:01

    Odmilti II Jakarta Bacakan Dakwaan Laksma TNI Bambang Udoyo

    Oditur Militer Tinggi (Odmilti) II Jakarta membacakan dakwaan terkait kasus proyek pengadaaan alat monitoring satelit APBN-P tahun 2016 di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dilakukan oleh oknum TNI a

  • Rabu, 01 Nov 2017 18:51

    Miliki Surat Keterangan Disdukcatpil, Masyarakat Bisa Memilih

    Kecemasan warga Kabupaten Langkat, tidak bisa menggunakan hak suara karena belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), terjawab sudah. Dipastikan warga bisa mengikuti atau menggunakan hak

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak