Kamis, 18 Jan 2018 03:22

Jaksa: Miryam Koordinator Pembagian Jatah 1,2 Juta Dolar ke Komisi II DPR

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Ahmad
Jumat, 23 Jun 2017 10:13
Dibaca: 217 kali
Antara
Miryam saat diboyong petugas KPK
Miryam S Haryani, mantan anggota Komisi II dari fraksi Hanura disebut menerima 1,2 juta dolar AS dari pengadaan korupsi KTP-Elektronik dan ia membagi-bagikan uang itu kepada seluruh anggota Komisi II DPR untuk melancarkan anggaran proyek itu.

Dari uang itu, Miryam jadi koordinator untuk membagikan uang haram tersebut ke anggota dewan.

"Miryam S Haryani menerima sejumlah 1,2 juta dolar AS dengan perincian sebagai berikut," kata jaksa penuntut umum KPK Irene Putri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Berikut rincian penerimaan uang tersebut kata Jaksa,

1. Sejumlah 100 ribu dolar AS pada Mei 2011 melalui staf Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Josep Sumartono di Mampang.

2. Sejumlah 100 ribu dolar AS diserahkan oleh Sugiharto pada Agustus-September 2011 di rumah Miryam di Komplek Tanjung Barat Indah Jln Teratai Raya Blok G No 11/12 Jakarta Selatan.

3. Sejumlah 500 ribu dolar AS diserahkan Sugiharto di rumah Miryam di Tanjung Barat 

4. Sejumlah Rp5 miliar diserahkan Sugiharto pada Agustus 2012 di rumah Miryam di Tanjung Barat.

Selanjutnya, sejak 2011 sebagian uang yang diberikan kepada Miryam tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh anggota Komisi II DPR dalam dua kali pembagian.

Pembagian pertama: 

1. Kepada 4 orang pimpinan Komisi II DPR yang terdiri dari Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno dan Taufik Effendi, masing-masing sejumlah 3 ribu dolar AS.

2. Kepada 9 orang Ketua Kelompok Fraksi (kapoksi) Komisi II DPR masing-masing sejumlah 1.500 dolar AS termasuk Kapoksi yang merangkap sebagai pimpinan komisi.

3. 50 orang anggota Komisi II DPR RI masing-masing sejumlah 1.500 dolar AS termasuk pimpinan komisi dan kapoksi.

Pembagian uang kepada setiap anggota komisi II DPR dengan cara dibagikan melalui Kapoksi atau yang mewakilinya, yakni: 

1. Diberikan kepada Agustina Basik-basik untuk anggota Fraksi Partai Golkar.

2. Diberikan kepada Yasonna Laoly atau Arief Wibowo untuk anggota Fraksi PDI-P yang diberikan langsung di ruangan kerjanya.

3. Diberikan kepada Khotibul Umam Wiranu untuk anggota fraksi Demokrat yang diberikan langsung kepadanya di ruangan kerjanya.

4. Diberikan kepada Teguh Juwarno dari Fraksi PAN yang diberikan langsung kepada yang bersangkutan di ruangan kerjanya.

5. Diberikan kepada Rindoko dari Fraksi Gerindra di ruangan kerjanya.

6. Diberikan kepada Nu'man Abdul Hakim dari Fraksi PPP di ruangan kerjanya.

7. Diberikan kepada Abdul Malik Haramaen dari fraksi PKB di ruangan kerjanya.

8. Diberikan kepada Jamal Azis atau Akbar Faisal dari Fraksi Hanura diberikan langsung kepada yang bersangkutan di ruangan kerjanya.

9. Diberikan kepada Zajuli dari Fraksi PKS yang diberikan langsung di ruangan kerjanya.

Selanjutnya pembagian kedua rinciannya adalah: 

1. 4 orang pimpinan Komisi II DPR yang terdiri dari Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno dan Taufik Effendi masing-masing sejumlah 3 ribu dolar AS 

2. 9 orang Kapoksi Komisi II DPR masing-masing sejumlah 2.500 dolar AS termasuk kapoksi yang merangkap sebagai pimpinan komisi.

3. 50 orang anggota Komisi II DPR RI masing-masing sejumlah 2.500 dolar AS termasuk pimpinan komisi dan kapoksi.

Pembagian uang kepada setiap anggota komisi II DPR RI dengan cara dibagikan melalui Kapoksi atau yang mewakilinya, yakni 

1. Diberikan kepada Agun Gunandjar Sudarsa atau Markus Nari untuk anggota Fraksi Partai Golkar.

2. Diberikan kepada Yasonna Laoly atau Arief Wibowo untuk anggota Fraksi PDI-P yang diberikan langsung di ruangan kerjanya.

3. Diberikan kepada Khotibul Umam Wiranu untuk anggota fraksi Demokrat yang diberikan langsung kepadanya di ruangan kerjanya.

4. Diberikan kepada Teguh Juwarno dari Fraksi PAN yang diberikan langsung kepada yang bersangkutan di ruangan kerjanya.

5. Diberikan kepada Rindoko dari Fraksi Gerindra di ruangan kerjanya.

6. Diberikan kepada Nu'man Abdul Hakim dari Fraksi PPP di ruangan kerjanya.

7. Diberikan kepada Abdul Malik Haramaen dari fraksi PKB di ruangan kerjanya.

8. Diberikan kepada Jamal Azis atau Akbar Faisal dari Fraksi Hanura diberikan langsung kepada yang bersangkutan di ruangan kerjanya.

9. Diberikan kepada Jazuli dari Fraksi PKS yang diberikan langsung di ruangan kerjanya.

"Setelah mendistribusikan uang-uang tersebut kepada seluruh anggota Komisi II DPR, Miryam juga mendapatkan uang di luar jatahnya tersebut diatas, yakni dari Markus Nari sejumlah 5.000 dolar AS. 

Editor: Sam

Sumber: Antara

T#g:Miryame-KTPe KTPKorupsi
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jan 2018 12:47

    Chairuman Harahap Diperiksa KPK

    Politisi Partai Golkar, Chairuman Harahap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus korupsi pada proyek pengadaan e-KTP, Rabu (17/1/2018).Tiba di KPK, mantan

  • Rabu, 17 Jan 2018 10:27

    Bupati Batubara Nonaktif Akui Terima Uang Milyaran

    OK Arya Zulkarnaen, Bupati Batubara Nonaktif, mengakui menerima uang proyek hingga miliaran rupiah dari kontraktor Maringan Situmorang, terkait pengaturan sejumlah proyek untuk tahun anggaran 2017.Ini

  • Selasa, 16 Jan 2018 14:26

    Jaksa Limpahkan Tersangka Kasus Korupsi Kantor BPBD Kepulauan Selayar

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, resmi melimpahkan dua orang tersangka dugaan kasus tindak pidana koruspi pada proyek pembangunan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daer

  • Jumat, 29 Des 2017 14:49

    Lengkapi Data Identitas Pemilih, Disdukcapil Palas Turun ke Desa

    Bertujuan untuk melengkapi data identitas kependudukan pemilih untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas (Disdukcapil Palas), aka

  • Selasa, 19 Des 2017 13:19

    Kepala BKD Pematang Siantar diduga Korupsi Proyek Pasar

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar, ZS, SE, diduga sebagai 'dalang' dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pekerjaan revitalisasi Pasar Ikan di Pasar Dwikora Tahun 2015 sem

  • Senin, 18 Des 2017 20:08

    GARANSI Tuntut Kejatisu Usut Kasatpol PP Pematangsiantar Drs. RS

    Puluhan massa dari Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI), dipimpin oleh Henri Sitorus, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Senin siang (18/12

  • Minggu, 17 Des 2017 23:57

    Babinsa di Jember Bantu Pelayanan Pembuatan e-KTP On The Spot

    Pelayanan pembuatan e-KTP di berbagai tempat memang acap kali terjadi kegaduhan karena kurangnya kesadaran untuk antri secara tertib, namun tidak demikian di Kabupaten Jember. Petugas Dinas Kepen

  • Rabu, 13 Des 2017 11:43

    Polrestabes Medan Raih Penghargaan WBK dari MenPAN RB

    Suatu kebanggaan bagi Polrestabes Medan yang meraih penghargaan predikat Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

  • Selasa, 12 Des 2017 03:32

    91.390 dari 92.928 Dukungan KTP untuk Sofyan Nasution-Jamilah, Tidak Sah

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Deli Serdang telah menyelesaikan verifikasi syarat dukungan bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang.Koordinator Divisi Sosialisasi Dan Partisipasi Mas

  • Sabtu, 09 Des 2017 12:09

    Memaknai Peringatan Hari Anti Korupsi

    Korupsi dalam bahasa Latin 'corruptio' dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak