Selasa, 17 Okt 2017 14:47

Panglima TNI :

Impor Beresiko Tinggi Berdampak Bagi Ekonomi dan Penerimaan Negara

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Rls
Rabu, 12 Jul 2017 18:42
Dibaca: 280 kali
Puspen TNI
Rapat Koordinasi Penertiban Impor Beresiko Tinggi, Rabu, (12/7/2017).

Impor Beresiko Tinggi adalah impor yang dilakukan secara illegal sehingga dapat merusak daya saing industri dalam negeri, karena harga produk yang dihasilkan menjadi lebih mahal dari pada barang-barang impor illegal. 

Hal inilah yang mengakibatkan menurunnya potensi penerimaan negara dan berdampak buruk bagi perekonomian Nasional.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Penertiban Impor Beresiko Tinggi, bertempat di Auditorium Merauke Kantor Pusat Dirjen Bea dan Cukai Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Timur, Rabu (12/7/2017).

 "Very high risk import diperkirakan hanya 5%-10%, kecil dibandingkan dengan perolehan dari anggaran semuanya, tetapi yang kecil ini kalau tidak benar-benar kita manage maka akan berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Industri-industri kita akan hancur bahkan akan mati karena kalah bersaing dengan barang-barang impor illegal dan juga bisa ada rekayasa," ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Panglima TNI menuturkan bahwa impor beresiko tinggi memiliki peluang penyelewengan lebih besar dan dapat mengakibatkan beredarnya barang illegal, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan penerimaan negara yang tidak optimal. 

"Broker impor beresiko tinggi sering tidak memberitahukan secara rinci tentang jenis dan jumlah barangnya. Hal ini ada kaitannya juga dengan negara-negara lain yang menggunakan broker," katanya.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa, solusi penertiban impor beresiko tinggi dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan pengawasan terhadap barang komoditas yang belum memiliki infrastruktur alat pemeriksaan dan pengawasan yang memadai.

"Setiap barang yang akan masuk ke Indonesia biasanya singgah dulu di Singapura, Hongkong, Guangzhou, Shenzhen dan sebagainya, kita bisa berkoordinasi untuk melakukan pengecekan dan pengawasan dari sana untuk mengantisipasi praktek Impor Beresiko Tinggi," ungkap Panglima TNI.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa, saat ini sedang dilakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah terkait dalam rangka menegakkan aturan bea masuk dan pajak. "Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah sangat penting dalam rangka menegakkan aturan bea masuk pajak impor dengan membentuk tim penyelesaian perkara," tuturnya.

Panglima TNI mengatakan bahwa, TNI pasti mendukung terwujudnya keberhasilan seluruh program pemerintah dan turut serta melaksanakan pengawasan melalui peran dan fungsi TNI. "Untuk mendukung keberhasilan ini bukan hanya kapal laut tapi juga melibatkan Intelijen dan POM TNI untuk benar-benar mengawasi pelaksanaannya," jelasnya.

Panglima TNI juga mengatakan bahwa semua solusi penertiban impor beresiko tinggi mutlak harus didukung dengan komando dan kepemimpinan yang kuat dari pejabat Dirjen Bea Cukai, kerja sama yang ketat, terbuka serta dukungan dari semua stakeholder yang ada.

"Saya menilai ada langkah yang sangat strategis dengan hadirnya KPK, Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, PPATK, Kepala Staf Kepresidenan, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, maka kalau kita semuanya bekerja sama, saya yakin akan bisa menyelesaikan permasalahan yang kelihatan kecil, namun dampaknya besar kepada negara," tandas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Editor: Sam

T#g:IlegalImpor
Berita Terkait
  • Senin, 09 Okt 2017 18:59

    Bakamla RI Tangkap Kapal Ilegal Fishing di Perairan Halmahera

    Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) berhasil menangkap sebuah kapal ikan bernama Triton yang diduga melakukan illegal fishing di Perairan Halmahera, beberapa hari lalu.Kapal Triton dit

  • Sabtu, 16 Sep 2017 13:46

    Bobby Dalimunthe: Jangan sebut siswa siluman

    Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) belum menemukan solusi pasti.Rekomendasi Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara untuk meminta orang tua siswa PPDB no online agar memindahkan anak mereka ke

  • Senin, 28 Agu 2017 20:38

    JBMI bantu pengurusan kepulangan TKI Ilegal dari Malaysia

    Darwin Marpaung, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Jami'yah Batak Muslim Indonesia (DPC JBMI) Kabupaten Labuhanbatu Utara, membantu pengurusan dokumen sehingga seorang warga Indonesia yang dulunya

  • Sabtu, 12 Agu 2017 18:12

    Petugas temukan 4 ekor burung Cendrawasih Papua "tak bertuan" di Kualanamu

    Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan menggagalkan penyelundupan empat ekor Burung Cendrawasih Kuning Besar (Paradisea Apoda) dari Surabaya, di Lini 1 Terminal Kargo Bandara Kuala Namu. Inform

  • Sabtu, 12 Agu 2017 13:02

    Indonesia dinilai belum manfaatkan teknologi untuk produksi garam

    Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai impor garam yang setiap tahun dilakukan untuk mengatasi kelangkaan stok merupakan dampak dari tidak serius I

  • Sabtu, 29 Jul 2017 11:49

    Polisi gagalkan penyelundupan tiga kontainer kain impor

    Aparat kepolisian dari Polda Kepulauan Riau mengamankan tiga kontainer berisi 55 ton kain impor pada sebuah lahan kosong tidak jauh dari Sekolah Yos Sudarso Batam. Barang selundupan ini rencananya aka

  • Jumat, 28 Jul 2017 21:18

    2 TKI Ilegal dan 2 Bayi Dipulangkan dari Malaysia

    Bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia, Yulia Novita, 26 tahun, warga Desa Pagu Dalam, Kecamatan Kurai, Padang Pariaman dan Bagus anaknya yang masih balita serta Indah, 34 tah

  • Jumat, 30 Jun 2017 22:30

    Mulai malam ini, Malaysia Gelar Razia Besar-besaran Pekerja Ilegal

    Dirjen Imigrasi Malaysia Datuk Seri Mustafar Bin Haji Ali dalam jumpa pers berakhirnya program pendaftaran E-Card atau Kartu Pekerja Ilegal Sementara di Kantor Imigrasi Putrajaya menyatakan bahwa Jawa

  • Senin, 19 Jun 2017 22:59

    Rambah Hutan Lindung, Dishut Sumut amankan alat berat Pemkab Humbahas

    Program penanaman Jagung di areal 100 hektar oleh Pemkab Humbang Hasundutan ternyata menabrak undang-undang yang mengatur lingkungan hidup dan kehutanan.

  • Rabu, 14 Jun 2017 22:34

    Simpan bahan pangan ilegal, BBPOM Medan gerebek ruko di Cemara Residen

    Aparat penegak hukum dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan gerebek sebuah rumah toko (ruko) di Komplek Cemara Residen, nomor B-14, jalan Metal, Medan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak