Jumat, 15 Des 2017 05:37
  • Home
  • Hukum & Keamanan
  • Hampir Dua Bulan, Vonis Perkara Dugaan Akuntan Publik Palsu Sudah 4 kali Ditunda

Kuasa Hukum Minta Pengadilan Negeri Objektif

Hampir Dua Bulan, Vonis Perkara Dugaan Akuntan Publik Palsu Sudah 4 kali Ditunda

Padang Sidempuan (utamanews.com)
Oleh: Windra
Rabu, 06 Des 2017 16:36
Dibaca: 170 kali
Dok
Baginda Umar Lubis SH MH
Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan masih menunda pembacaan vonis perkara dugaan akuntan publik palsu atau seolah-olah akuntan publik.

Informasi dihimpun, penundaan ini sudah empat kali selama dua bulan terakhir. Masyarakat menduga-duga telah terjadi indikasi tidak wajar dalam perkara ini.

Menanggapi hal ini, Kuasa Hukum dr Badjora Siregar selaku Pelapor, dari kantor hukum BIG & Partner Medan, Baginda Umar Lubis SH MH dan Ghazali Marbun SH MH mengatakan, pihaknya menyesalkan sikap majelis hakim PN Padangsidimpuan yang terus menunda agenda putusan vonis perkara dugaan akuntan publik palsu atau seolah-olah akuntan publik dengan terdakwa REW.

"Sudah hampir dua bulan lamanya, agenda vonis yang seharusnya dijadwalkan dan diputuskan oleh majelis hakim, namun hingga kini belum ada kejelasannya. Dan setiap kali jadwal sidang dengan agenda pembacaan vonis dihadiri, pihak majelis hakim selalu menundanya dengan berbagai alasan," ungkap Baginda Umar Lubis, Rabu (6/12).

Sebagai kuasa hukum pelapor, Umar mengeluhkan, untuk terkait perkara pidana, apalagi yang sudah jelas terbukti, harusnya proses peradilan dapat dilakukan dengan tepat, cepat dan objektif. 

Umar juga mengaku, akibat penundaan tersebut, pihaknya sudah menyurati pihak MA dan KY.

"Dan apabila sesuai dengan jadwal sidang selanjutnya pada Jumat (8/12) nanti juga tidak ada putusan dan kembali ditunda, maka kami akan menyampaikannya secara langsung kepada pihak MA dan KY," jelasnya dan pada persidangan nanti akan dihadiri langsung oleh kliennya dr Badjora beserta keluarga.

Baginda mengatakan, hasil sidang kasus dugaan akuntan palsu (seolah olah akuntan Publik) ini, sangat penting bagi kliennya, karena akan menjawab keraguan publik atas keterlibatannya terhadap penggelapan anggaran Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi sebesar Rp 40 juta yang disangkakan padanya.

"JPU sudah menuntut 5 tahun penjara kepada REW, kini tinggal menunggu keputusan atau vonis hakim, jika putus bersalah maka terbuktilah dr Badjora Siregar adalah korban konspirasi perebutan kepemilikan Yayasan perguruan Islam Nurul Ilmi," terangnya.

Diharapkannya, keadilan dapat ditegakkan dalam kasus ini, sehingga krisis kepercayaan publik terhadap dunia peradilan di negeri ini khususnya PN Padangsidimpuan bisa kembali pulih (normal).

Seperti diketahui, REW (49) dituntut 5 tahun penjara dalam sidang lanjutan kasus seolah-olah akuntan publik di Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan,  Senin (25/9) lalu.

Dalam salinan tuntutan No Reg.Perkara : PDAM-45 Euh.2/psp/04/2017 yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Asron Harahap, SH. MH disebutkan, terdakwa REW terbukti dengan sah dan meyakinkan menjalankan profesi akuntan publik dan bertindak seolah-olah akuntan publik sebagaimana diatur pada pasal 57 ayat 2 tahun 2011 tentang akuntan publik.

"Selama pemeriksaan di persidangan, tidak diperoleh fakta-fakta yang dapat mengecualikan terdakwa REW dari hukuman, baik alasan pembenar maupun pemaaf," katanya.

Selain itu katanya, perbuatan terdakwa REW mengakibatkan dr Badjora Siregar menjadi terpidana dalam tuduhan penggelapan dalam jabatan.
Atas dasar itu katanya, JPU menuntut majelis hakim PN Padangsidimpuan menyatakan, terdakwa REW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang bukan akuntan publik tetapi menjalankan profesi akuntan publik dan bertindak seolah-olah sebagai akuntan publik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 57 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik.

Menjatuhkan hukuman terhadap REW dengan pidana penjara 5 tahun dan denda 100 juta subider 6 bulan penjara. 

Menyatakan, barang bukti berupa, laporan audit managemen Nomor : 03/LHA/YNI/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani REW asli. Surat Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor : 0006/1/IAPI/2014 berisi tanggapan atas surat pengaduan keberatan adalah asli.

Editor: Budi

T#g:pnPN Sidempuan
Berita Terkait
  • Kamis, 14 Des 2017 12:44

    Strategis, Sumut Harus Mampu Rebut Peluang Besar Sektor Perkebunan

    Mulai tahun ini dan ke depannya, pemerintah akan fokus pada pengembangan sektor perkebunan dengan kegiatan peremajaan serta upaya pengambalian kejayaan rempah dan tanaman strategis perkebunan Indonesi

  • Senin, 11 Des 2017 17:21

    PTPN III (Persero) Rayakan Natal Tahun 2017

    Perhatikanlah Orang yang Tulus, Lihatlah Pada Orang yang Jujur dan Orang yang Suka Damai Akan Ada Masa Depan

  • Rabu, 29 Nov 2017 11:39

    Di Langkat, Jokowi Bagikan 9.000 Sertifikat Tanah

    Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) membagikan 9.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Sumatera Utara. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan Alun-alun Tengku Amir Hamzah, Stabat, Kab

  • Selasa, 14 Nov 2017 21:24

    500 ASN Pemkab Deli Serdang Diambil Sumpah Janjinya

    Bupati Deliserdang H. Ashari Tambunan  mengambil sumpah dan janji 500 ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang Tahun 2017 di Aula Taman Pramuka Cadika,

  • Selasa, 14 Nov 2017 20:24

    Sertifikat hak pakai tanah 300 Ha milik PTPN sudah terbit, Tengku Erry Letakkan Batu Pertama Pembangunan Kampus II USU

    Gubsu Tengku Erry Nuradi meletakkan batu pertama pembangunan Kampus II Universitas Sumatera Utara (USU) di Kwala Bekala, Kabupaten Deliserdang, Selasa (14/11/2017).

  • Selasa, 14 Nov 2017 17:44

    Panglima TNI: Tidak Boleh Ada Separatis Bersenjata

    Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak boleh ada Separatis Bersenjata yang dibiarkan. Apabila ada Gerakan Separatis Bersenjata di dalam NKRI, itu urusan Tentara Nasional Indonesia (

  • Senin, 13 Nov 2017 08:21

    Soal 9 Dokter, PTPN III (Persero): Jalan Sesuai Kesepakatan Awal

    Perlakuan yang diterapkan oleh PTPN III (Persero) terhadap tenaga kesehatan yang terdiri dari sembilan dokter dan satu apoteker tetap akan mengikuti kesepakatan awal yang telah dibuat oleh Manajemen d

  • Rabu, 08 Nov 2017 13:18

    Seleksi CPNS, Bakamla RI Gelar Psikotes

    Kepala Inspektorat Bakamla RI Brigjen Pol Drs. Muchlis A.S., M.H. membuka secara resmi ujian psikotes yang digelar sebagai tes tahap terakhir seleksi CPNS Bakamla RI tahun 2017, di Komplek Seskoal, Ci

  • Jumat, 03 Nov 2017 11:03

    Trafo Listrik Korslet, Kantor ATR/BPN Deliserdang Heboh

    Pengunjung dan pegawai Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Deliserdang yang terletak di Komplek Pemkab Deliserdang, Lubuk Pakam mendadak heboh pada  Kamis

  • Kamis, 26 Okt 2017 20:06

    Ratusan Pelamar CPNS Bakamla RI Adu Kemampuan Di Air

    Memperebutkan formasi dan jabatan yang dibuka oleh Bakamla RI, Ratusan pelamar CPNS Bakamla RI yang telah lolos pada seleksi ujian system Computer Assisted Test (CAT), menunjukkan kemampuan berenang p

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak