Jumat, 22 Sep 2017 18:47

Tolak Pansus,

GMKI minta KPK tuntaskan kasus suap DPRD Sumut

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sam
Rabu, 06 Sep 2017 14:26
Dibaca: 303 kali
Dok
Swangro Lumbanbatu Korwil PP GMKI Sumut-NAD dan Bobby Niedal Dalimunthe Ketua PKC PMII, saat konferensi pers di Medan, Rabu (5/9).
Korwil PP GMKI Sumut-NAD, Swangro Lumbanbatu menegaskan bahwa GMKI menolak dengan tegas upaya-upaya DPR RI untuk memangkas kewenangan KPK.

GMKI menilai saat ini sedang terjadi upaya masif untuk memukul mundur semangat pemberantasan korupsi, dimulai dari lembaga DPR RI yang mewacanakan penyadapan KPK harus melalui Komisi Pengawasan di DPR, atau adanya pasal yang mengatur mekanisme SP3 setelah penyidikan, dan bahkan ada serangan fisik yang diduga upaya pembunuhan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Selain kepada institusi dan personel KPK, upaya melemahkan pemberantasan korupsi juga dilakukan dengan mengkriminalisasi aktifis anti koruptor.

"Di tingkat lokal Sumatera Utara, beberapa hari belakangan ini juga sudah terjadi. Kami sebagai mahasiswa merasakan ada upaya-upaya untuk membungkam suara yang berbicara realistis tentang capaian kinerja penyelenggara negara, kepala pemerintahan Sumut. Yang menjadi persoalan bagi kami, tindakan apa lagi yang akan kami terima bila mahasiswa menyuarakan soal penegakan hukum di Sumut?" tutur Swangro Lumbanbatu, dalam konferensi pers, di Medan, Rabu (6/9/2017).

Didampingi Ketua GMKI Medan, Swangro memaparkan bahwa sebelum Juli 2015, penyelewengan uang negara oleh Gubernur Sumut, khususnya pengelolaan dana-dana Bansos, praktik "uang ketok", suap kepada DPRD Sumut agar memuluskan "program-program bancakan", seolah-olah sudah menjadi tradisi. 

"Kami merasakan Gubernur dan Wakil Gubernur saat itu tidak memiliki sedikit pun wibawa di hadapan DPRD, bahkan mereka berkoloborasi untuk mencuri uang negara. Ini merupakan fakta di persidangan," kata mahasiswa Pascasarjana USU ini.

Ditambahkannya, mahasiswa sangat berterimakasih pada KPK yang telah menangkap Gubernur dan anggota DPRD Sumut serta membongkar praktik-praktik pencurian uang rakyat itu. Masa-masa penyelidikan hingga pengadilan terhadap para koruptor itu memicu rasa "kemenangan" di dada kami mahasiswa.

"Namun kebanggaan mahasiswa itu terganjal oleh penanganan KPK yang makin 'melempem'. Terbukti dari adanya 'tebang pilih' penegakan hukum oleh KPK itu sendiri. Dimana hingga saat ini, anggota dan mantan DPRD Sumut yang diduga telah mengaku menerima uang suap dari Gubernur Sumut saat itu, tidak juga ditahan atau dihukum. Antara lain istri Ketua Partai Nasdem Sumut, Evi Diana, dan Wakil Ketua DPRD Sumut, Aduhot Simamora. Kalau yang mengaku menerima uang suap saja tidak dihukum, apalagi yang tidak mengaku," ungkap Swangro.

Kami meminta KPK, lanjut Swangro, untuk menegakkan hukum secara penuh. Jangan lagi sakiti hati rakyat. 

"Ketika saya curi ayam, lalu ketahuan pemiliknya, apakah saya cukup hanya dengan mengembalikan ayam? Bahkan dalam hukum adat pun saya harus dihukum, bentuk hukumannya bisa dengan meminta maaf pada seluruh warga dan mengaku telah mencuri. Hukumannya dipermalukan di hadapan masyarakat," jelasnya.

KPK jangan beretorika dan malah mendampingi koruptor agar mereka bebas melakukan praktik-praktik penyalahgunaan uang negara seperti yang dulu. 

"Ingat, kalau KPK bermain curang, cepat atau lambat pasti dihantam orang. Contohnya, Baru saja kemarin, 31 Agustus 2017, KPK dibuat malu oleh instansi penegak hukum lainnya. Seorang PNS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemprov Sumut ditangkap melalui operasi OTT. Sebelumnya Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Sumut juga ditangkap melalui OTT, padahal Gubernur Tengku Erry dalam berbagai kesempatan selalu menjual nama KPK untuk mencitrakan pemerintahannya bersih dari praktik-praktik penyalahgunaan uang rakyat," tambahnya.

Swangro menambahkan bahwa pihaknya akan menemui KPK ke Jakarta menyerahkan pernyataan sikap ini. Selain itu, sebagai aktifis mahasiswa, dia juga akan beraudensi kepada semua bakal calon Gubernur Sumut untuk mendengar pandangan mereka soal situasi Sumut saat ini dan bagaimana programnya ke depan. "Apalagi semua bakal calon yang sudah terpublikasi ini datang dari beragam latar belakang. Ada yang politisi, pengusaha, Jenderal TNI, Jenderal Polisi, mantan Bankir dan aktifis pergerakan. Tentunya karakter mereka akan mempengaruhi jalannya kepemimpinan dalam penegakan hukum," terang Swangro.

"Kami selaku mahasiswa yang berlandaskan kecerdasan intelektual dan terbuka secara dinamis terhadap setiap perkembangan situasi dan kondisi terkini, meminta pada KPK dan pada Gubernur serta para bakal calon gubernur Sumut ke depan, untuk berfokus pada penegakan hukum. Kalau memang ternyata harus latar belakang militer, TNI, baru tegak hukum ini, kenapa rupanya? Karena kami yakin, dengan Gubernur yang mempunyai wibawa dan tidak terseret-seret kasus-kasus korupsi masa lalu, maka pemanfaatan uang rakyat untuk mensejahterakan masyarakat akan dapat berjalan maksimal," pungkasnya.


Editor: Budi

T#g:Aduhot SimamoraEvi DianaGMKIkpkKorupsi
Berita Terkait
  • Rabu, 20 Sep 2017 18:40

    GMKI minta Pemkab Bangun Tugu Relawan Erupsi Sinabung

    Koordinator Wilayah I PP GMKI Sumut-NAD bersama rombongan BPC GMKI Medan melakukan audiensi dengan Bupati Kabupaten Karo, di ruangan Bupati Karo, Kompleks Kantor Bupati, Kabanjahe, Selasa (19/9/2017).

  • Selasa, 19 Sep 2017 23:59

    PKK Sumut Monitoring Realisasi 10 Program Pokok PKK di Kota Medan

     Tim Penggerak PKK Sumatera Utara (Sumut) melakukan monitoring TP PKK Kota Medan dalam rangka penilaian berbagai lomba dalam kegiatan hari kesatuan gerak (HKG) serta PKK KB Kesehatan tingkat Prov

  • Selasa, 19 Sep 2017 11:49

    Ini Pernyataan GMKI Terkait Penggerudukan Kantor YLBHI

    Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyesalkan terjadinya mobilisasi massa dan penggerudukan ke kantor YLBHI di jalan Diponegoro.

  • Jumat, 15 Sep 2017 06:06

    Mendagri Minta Kepala Daerah Waspadai Area Rawan Korupsi

     Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh kepala daerah di Sumut agar mewaspadai area rawan korupsi, sehingga ke depan tidak akan ada lagi kasus Operasi Tangkap Tangan

  • Kamis, 14 Sep 2017 04:54

    Diduga terlibat suap proyek, KPK OTT Bupati Batubara, Sumut

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/9/2017).Informasi diperoleh menyebutkan, KPK melakukan

  • Senin, 11 Sep 2017 15:41

    Masyarakat Tagih Janji Pimpinan KPK Tuntaskan Suap DPRD Sumut

    Pernyataan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan​ Korupsi (KPK), Saut Situmorang yang menyebut kasus suap dan Bantuan Sosial (Bansos) yang menimpa DPRD Sumut memberi harapan baru kepada masyarakat

  • Jumat, 08 Sep 2017 22:18

    Pemprov & DPRD Sumut Sepakat Waspadai Gratifikasi

    Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sumut sepakat untuk tidak melakukan korupsi, terutama dengan mewaspadai berbagai bentuk gratifikasi.

  • Jumat, 08 Sep 2017 17:28

    Masyarakat Sumut Peduli Keadilan Sambut Informasi Saut Situmorang KPK

    Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang bahwa kasus korupsi DPRD Sumut tidak dihentikan, beriringan dengan tuntutan Masyarakat Sumut Peduli Keadilan (MSPK).Dofu Gaho

  • Jumat, 08 Sep 2017 05:17

    Di Hadapan KPK, Wagubsu: Pemprovsu Membuka Diri Terhadap Kritik Media

    Wakil Gubsu, Dr. Nurhajizah Marpaung mengatakan kalau Pemprovsu membuka diri terhadap kritik dari media yang tujuannya untuk membangun Sumut lebih baik lagi.

  • Kamis, 07 Sep 2017 13:07

    Listrik sering padam, HIMMAH soroti dugaan praktik korupsi dan Pungli di PLN

    Pemadaman listrik masih menjadi keluhan utama masyarakat Sumatera Utara khususnya di kota Medan. Padahal sejak kedatangan kapal dari Turki yang digembar-gemborkan oleh pemerintah, masyarakat berharap

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak