Kamis, 18 Jan 2018 03:22

Fakta Persidangan, Chaeruman Harahap terima 584 ribu dolar AS dan Rp26 miliar dari proyek KTP-e

Chaeruman Harahap bantah aktif urusi proyek e-KTP

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Dehar
Sabtu, 29 Jul 2017 09:37
Dibaca: 288 kali
inilah.com
Chaeruman Harahap
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa pada Jumat (28/7/2017), penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap mantan ketua Komisi II DPR asal fraksi Partai Golkar Chaeruman Harahap.

"Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap Chaeruman Harahap sebagai saksi untuk tersangka SN (Setya Novanto). Penyidik mendalami informasi terkait pertemuan di salah satu hotel di Jakarta, pembicaraan terkait pembahasan dan perubahan anggaran dengan saksi lain yang terkait dan indikasi aliran dana terkait e-KTP," kata Febri di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Chaeruman diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-e.

Chaeruman dalam dakwaan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto, disebut sebut menerima sebesar 584 ribu dolar AS dan Rp26 miliar dari proyek KTP-e.

Selain menerima uang, Chaeruman juga secara aktif melakukan pertemuan dengan anggota Komisi II saat itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, pengusaha Andi Agustinus dan Irman serta Sugiharto dalam merencanakan anggaran KTP-e.

Bahkan Chaeruman yang memperkenalkan Kemendagri dengan pengacara Hotma Sitompul dalam menangani gugatan dalam proyek KTP-e dari peserta tender.

Namun Chaeruman membantah pertemuan itu. "Ooh tidak ada pertemuan, saya barangkali belum ada saat itu," kata Chaeruman seusai diperiksa di gedung KPK.

Chaeruman yang menggantikan Burhanuddin Napitupulu sebagai ketua Komisi II DPR itu juga mengaku hanya bertemu dengan Gamawan saat rapat resmi.

"Kami rapat untuk membicarakannya. Tentu pengajuannya sesuai dengan prosedur pengajuan anggaran, kan salah satu tugas DPR adalah tetapkan anggaran, pemerintah sebelumnyakan konsultasi. Tidak ada pertemuan di luar rapat," tambah Chaeruman.

Sedangkan pembicaraan soal teknis KTP-e dilakukan oleh para pejabat Kemendagri di bawah Mendagri. "Paling sering dengan dirjen, kalau membicarakan anggaran ya dengan sekjen," tambah Chaeruman.

Selain itu, penyidik KPK pada Kamis (27/7/2017) juga menggeledah rumah keponakan Setya Novanto yaitu Irvanto Hendra.

"Pada Kamis, 27 Juli 2017 penyidik melalukan penggeledahan di rumah saksi Irvanto Hendra Pambudi di Kompleks Kelapa Hijau, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan disita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik," ungkap Febri.

Dalam kasus ini, Irman dan Sugiharto sudah divonis 7 dan 5 tahun penjara. KPK juga menetapkan tersangka lain dalam perkara ini yaitu mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dan pengusaha Andi Agustinus.

Selain itu ada juga anggota Komisi II dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan KTP-E dan anggota DPR dari fraksi Golkar Markus Nari dengan sangkaan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, pemeriksaan di sidang KTP-E.

Editor: Budi

T#g:Chaeruman Harahapgolkare-KTPe KTP
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jan 2018 12:47

    Chairuman Harahap Diperiksa KPK

    Politisi Partai Golkar, Chairuman Harahap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus korupsi pada proyek pengadaan e-KTP, Rabu (17/1/2018).Tiba di KPK, mantan

  • Minggu, 31 Des 2017 16:11

    Pilgubsu 2018, Golkar Tak Bisa Cabut Dukungan dari Tengku Erry

    Belakangan ini merebak isu Partai Golkar menarik dukungan dari HT Erry Nuradi di Pilgubsu 2018. Hal itu juga seolah dibenarkan Ketua DPP Golkar Nusron Wahid.

  • Jumat, 29 Des 2017 14:49

    Lengkapi Data Identitas Pemilih, Disdukcapil Palas Turun ke Desa

    Bertujuan untuk melengkapi data identitas kependudukan pemilih untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas (Disdukcapil Palas), aka

  • Kamis, 28 Des 2017 16:58

    Akademisi: Golkar Diuntungkan Bila Usung Kader Jadi Wagub Sumut

    Publik masih menanti siapa yang bakal menjadi calon wakil Tengku Erry pada Pilgubsu. Partai Golkar yang sudah resmi mengusung Erry, memiliki seorang kader yang dinilai paling mumpuni jadi pendampingny

  • Minggu, 17 Des 2017 23:57

    Babinsa di Jember Bantu Pelayanan Pembuatan e-KTP On The Spot

    Pelayanan pembuatan e-KTP di berbagai tempat memang acap kali terjadi kegaduhan karena kurangnya kesadaran untuk antri secara tertib, namun tidak demikian di Kabupaten Jember. Petugas Dinas Kepen

  • Minggu, 17 Des 2017 21:47

    Dari Eksternal, Ivan & Nurhajizah Daftar Cawagubsu, Hasilnya Diumumkan Setelah Munaslub Golkar

    Brigjen TNI Purn Nurhajizah Marpaung dan Ivan Iskandar Batubara telah mengembalikan formulir Cawagubsu ke Tim 10 Golkar Sumut.

  • Kamis, 14 Des 2017 13:04

    Kuasa Nurhajizah Marpaung Ambil Formulir Cawagub ke Golkar

    Hari ini Tim 10 Golkar Sumut membuka pendaftaran Cawagub untuk calon dari eksternal partai. Hari ini, Nurhajizah Marpaung melalui tim kuasanya mengambil formulir pendaftaran tersebut.Kamis (14/12/2017

  • Rabu, 13 Des 2017 18:23

    Tim 10 Buka Pendaftaran Cawagub Sumut dari Kalangan Eksternal Golkar

    Setelah melalui proses verifikasi, Tim Penjaringan Cawagub Sumut dari Partai Golkar memutuskan membuka pendaftaran dari kalangan eksternal Golkar Sumut.Ketua Tim 10 Sahlul Umur Situmeang mengatakan, k

  • Rabu, 13 Des 2017 16:13

    Adik Sepupu Jokowi Daftar Cawagub Sumut

    Ngogesa Sitepu menyatakan mundur dari bursa Cawagub Sumut dari Partai Golkar. Sejumlah nama pun sudah mempersiapkan diri, salahsatunya adalah Doli Sinomba Siregar. (adsbygoogle = window.adsb

  • Selasa, 12 Des 2017 11:02

    Ketua DPD Padangsidimpuan Dukung Munaslub Golkar

    Sesuai hasil pertemuan DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Sumut dengan DPD Provinsi Sumut beberapa waktu lalu, soal Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) Partai Golkar harus segera dilaksanakan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak