Minggu, 24 Sep 2017 13:52

Fakta Persidangan, Chaeruman Harahap terima 584 ribu dolar AS dan Rp26 miliar dari proyek KTP-e

Chaeruman Harahap bantah aktif urusi proyek e-KTP

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Dehar
Sabtu, 29 Jul 2017 09:37
Dibaca: 248 kali
inilah.com
Chaeruman Harahap
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa pada Jumat (28/7/2017), penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap mantan ketua Komisi II DPR asal fraksi Partai Golkar Chaeruman Harahap.

"Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap Chaeruman Harahap sebagai saksi untuk tersangka SN (Setya Novanto). Penyidik mendalami informasi terkait pertemuan di salah satu hotel di Jakarta, pembicaraan terkait pembahasan dan perubahan anggaran dengan saksi lain yang terkait dan indikasi aliran dana terkait e-KTP," kata Febri di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Chaeruman diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-e.

Chaeruman dalam dakwaan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto, disebut sebut menerima sebesar 584 ribu dolar AS dan Rp26 miliar dari proyek KTP-e.

Selain menerima uang, Chaeruman juga secara aktif melakukan pertemuan dengan anggota Komisi II saat itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, pengusaha Andi Agustinus dan Irman serta Sugiharto dalam merencanakan anggaran KTP-e.

Bahkan Chaeruman yang memperkenalkan Kemendagri dengan pengacara Hotma Sitompul dalam menangani gugatan dalam proyek KTP-e dari peserta tender.

Namun Chaeruman membantah pertemuan itu. "Ooh tidak ada pertemuan, saya barangkali belum ada saat itu," kata Chaeruman seusai diperiksa di gedung KPK.

Chaeruman yang menggantikan Burhanuddin Napitupulu sebagai ketua Komisi II DPR itu juga mengaku hanya bertemu dengan Gamawan saat rapat resmi.

"Kami rapat untuk membicarakannya. Tentu pengajuannya sesuai dengan prosedur pengajuan anggaran, kan salah satu tugas DPR adalah tetapkan anggaran, pemerintah sebelumnyakan konsultasi. Tidak ada pertemuan di luar rapat," tambah Chaeruman.

Sedangkan pembicaraan soal teknis KTP-e dilakukan oleh para pejabat Kemendagri di bawah Mendagri. "Paling sering dengan dirjen, kalau membicarakan anggaran ya dengan sekjen," tambah Chaeruman.

Selain itu, penyidik KPK pada Kamis (27/7/2017) juga menggeledah rumah keponakan Setya Novanto yaitu Irvanto Hendra.

"Pada Kamis, 27 Juli 2017 penyidik melalukan penggeledahan di rumah saksi Irvanto Hendra Pambudi di Kompleks Kelapa Hijau, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan disita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik," ungkap Febri.

Dalam kasus ini, Irman dan Sugiharto sudah divonis 7 dan 5 tahun penjara. KPK juga menetapkan tersangka lain dalam perkara ini yaitu mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dan pengusaha Andi Agustinus.

Selain itu ada juga anggota Komisi II dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan KTP-E dan anggota DPR dari fraksi Golkar Markus Nari dengan sangkaan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, pemeriksaan di sidang KTP-E.

Editor: Budi

T#g:Chaeruman Harahapgolkare-KTPe KTP
Berita Terkait
  • Senin, 11 Sep 2017 12:11

    Mendagri: Sudah 175 Juta Lebih Warga Rekam Data KTP Elektronik

    Hingga 30 Agustus 2017, sebanyak 175.859.563 penduduk atau 94,93 persen dari 185.249.711 warga yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah melakukan perekaman data untuk proses penerbitan KTP

  • Jumat, 08 Sep 2017 16:48

    Disdukcapil Sumut minta masyarakat lakukan perekaman data administrasi kependudukan

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meminta masyarakat yang belum, untuk melakukan perekaman data administrasi kependudukan sambil menunggu blanko

  • Rabu, 30 Agu 2017 06:20

    Nasdem nilai positif penetapan pasangan Tengku Erry-Ngogesa oleh Golkar

    Partai Nasdem, mendukung pencalonan Dr Ir HT Erry Nuradi MSi dari Partai Golkar. Walau Dr Ir HT Erry Nuradi MSi adalah Ketua DPW Partai Nasdem Sumut, namun penetapan Gubernur Sumut ini oleh DPP Partai Golkar dinilai sangat positif.

  • Sabtu, 26 Agu 2017 09:46

    DPD AMPI Se-Sumut Dukung Keputusan DPP Golkar soal Erry-Ngogesa

    Selaku organisasi sayap partai Golkar, DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sumut berserta 33 DPD AMPI kabupaten dan kota di Sumut mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Tengku Erry Nuradi

  • Rabu, 23 Agu 2017 16:33

    Mengapa DPP Golkar cepat menetapkan Erry-Ngogesa?

    Mengapa DPP partai Golkar sudah menetapkan pasangan Erry-Ngogesa padahal pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke KPU masih ada sekitar empat bulan lagi? Pertanyaan ini

  • Selasa, 22 Agu 2017 19:22

    Paten Pastikan Satu Tempat di Pilgub 2018

    Keluarnya surat rekomendasi DPP Partai Golkar mengusung Tengku Erry Nuradi dan Ngogesa Sitepu sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2018 mendatang

  • Selasa, 22 Agu 2017 16:22

    Sah, DPP Golkar dukung Tengku Erry-Ngogesa

    Sekretaris DPD Golkar Sumut, Irham Buana Nasution, membenarkan pengesahan DPP Golkar atas pasangan Tengku Erry Nuradi dan Ngogesa Sitepu sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018-2023

  • Minggu, 20 Agu 2017 06:30

    Menuju Sumut 1, Ngogesa Tunggu Petunjuk DPP Golkar

    Sempat dielu-elukan masyarakat dan beberapa pihak untuk maju menjadi Bakal Calon (Balon) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu).

  • Senin, 14 Agu 2017 15:14

    Pilkada Deli Serdang, DPP Partai Golkar Tetapkan Ashari Tambunan?

    Partai Golkar dikabarkan bakal mengusung calon petahana, H Ashari Tambunan dalam pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Deli Serdang serentak 2018 mendatang.

  • Jumat, 11 Agu 2017 20:21

    KPK benarkan saksi kunci kasus mega korupsi e-KTP meninggal

    Salah seorang saksi kunci kasus mega korupsi e-KTP, Johannes Marliem, meninggal di Amerika Serikat. Hal itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara Febri Diansyah pada Jumat malam (11/8).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak