Selasa, 21 Nov 2017 09:52

Fakta Persidangan, Chaeruman Harahap terima 584 ribu dolar AS dan Rp26 miliar dari proyek KTP-e

Chaeruman Harahap bantah aktif urusi proyek e-KTP

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Dehar
Sabtu, 29 Jul 2017 09:37
Dibaca: 272 kali
inilah.com
Chaeruman Harahap
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa pada Jumat (28/7/2017), penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap mantan ketua Komisi II DPR asal fraksi Partai Golkar Chaeruman Harahap.

"Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap Chaeruman Harahap sebagai saksi untuk tersangka SN (Setya Novanto). Penyidik mendalami informasi terkait pertemuan di salah satu hotel di Jakarta, pembicaraan terkait pembahasan dan perubahan anggaran dengan saksi lain yang terkait dan indikasi aliran dana terkait e-KTP," kata Febri di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Chaeruman diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-e.

Chaeruman dalam dakwaan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto, disebut sebut menerima sebesar 584 ribu dolar AS dan Rp26 miliar dari proyek KTP-e.

Selain menerima uang, Chaeruman juga secara aktif melakukan pertemuan dengan anggota Komisi II saat itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, pengusaha Andi Agustinus dan Irman serta Sugiharto dalam merencanakan anggaran KTP-e.

Bahkan Chaeruman yang memperkenalkan Kemendagri dengan pengacara Hotma Sitompul dalam menangani gugatan dalam proyek KTP-e dari peserta tender.

Namun Chaeruman membantah pertemuan itu. "Ooh tidak ada pertemuan, saya barangkali belum ada saat itu," kata Chaeruman seusai diperiksa di gedung KPK.

Chaeruman yang menggantikan Burhanuddin Napitupulu sebagai ketua Komisi II DPR itu juga mengaku hanya bertemu dengan Gamawan saat rapat resmi.

"Kami rapat untuk membicarakannya. Tentu pengajuannya sesuai dengan prosedur pengajuan anggaran, kan salah satu tugas DPR adalah tetapkan anggaran, pemerintah sebelumnyakan konsultasi. Tidak ada pertemuan di luar rapat," tambah Chaeruman.

Sedangkan pembicaraan soal teknis KTP-e dilakukan oleh para pejabat Kemendagri di bawah Mendagri. "Paling sering dengan dirjen, kalau membicarakan anggaran ya dengan sekjen," tambah Chaeruman.

Selain itu, penyidik KPK pada Kamis (27/7/2017) juga menggeledah rumah keponakan Setya Novanto yaitu Irvanto Hendra.

"Pada Kamis, 27 Juli 2017 penyidik melalukan penggeledahan di rumah saksi Irvanto Hendra Pambudi di Kompleks Kelapa Hijau, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan disita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik," ungkap Febri.

Dalam kasus ini, Irman dan Sugiharto sudah divonis 7 dan 5 tahun penjara. KPK juga menetapkan tersangka lain dalam perkara ini yaitu mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dan pengusaha Andi Agustinus.

Selain itu ada juga anggota Komisi II dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan KTP-E dan anggota DPR dari fraksi Golkar Markus Nari dengan sangkaan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, pemeriksaan di sidang KTP-E.

Editor: Budi

T#g:Chaeruman Harahapgolkare-KTPe KTP
Berita Terkait
  • Jumat, 10 Nov 2017 14:10

    Pilkada Sumut: Awas Eksodus dan Mobilisasi Warga

    Medan Jurnalis Club menggelar dialog bertema Pilkada Sumut: Ketiadaan Blangko e-KTP dan Nasib Pemilik Suara, Kamis (9/11/2017) di Medan Club.Ada sejumlah Narasumber yang hadir. Di antaranya Akademisi

  • Kamis, 09 Nov 2017 20:09

    Pilkada Sumut Dihantui 1,6 Juta Warga Belum Rekam KTP Elektronik

    Kisruh kasus KTP elektronik di tingkat nasional ternyata punya cerita lain, khususnya dalam kaitan Pilkada Serentak 2018 yang akan datang.

  • Rabu, 08 Nov 2017 17:08

    Medan Jurnalis Club Gelar Dialog Pilkada: Kisruh e-KTP dan Nasib Pemilik Suara

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) berbasis e-KTP. Aturan itu berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016.  Namun sayangnya, di Sumatera Utara hanya 2 ju

  • Rabu, 01 Nov 2017 18:51

    Miliki Surat Keterangan Disdukcatpil, Masyarakat Bisa Memilih

    Kecemasan warga Kabupaten Langkat, tidak bisa menggunakan hak suara karena belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), terjawab sudah. Dipastikan warga bisa mengikuti atau menggunakan hak

  • Minggu, 29 Okt 2017 13:19

    Proyek Peningkatan Jalan Diduga Milik Sekretaris DPD Partai Golkar Palas Dinyatakan Kekurangan Volume Fisik

    Pengerjaan paket proyek peningkatan jalan yang disebut-sebut milik Sekretaris DPD Partai Golkar dinyatakan kekurangan volume fisik, dan nyaris setiap tahun hasil pekerjaannya diduga amburadul, dimana

  • Minggu, 22 Okt 2017 09:42

    Zikir Akbar HUT Partai Golkar, Tengku Erry Minta Doa Sumut Tetap Kondusif

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Dr Ir H Tengku Erry Nuradi mengharapkan dukungan seluruh lapisan masyarakat yang menghadiri pada kegiatan Zikir Akbar, Shalawat dan Doa dalam rangka HUT ke 53 Partai G

  • Senin, 11 Sep 2017 12:11

    Mendagri: Sudah 175 Juta Lebih Warga Rekam Data KTP Elektronik

    Hingga 30 Agustus 2017, sebanyak 175.859.563 penduduk atau 94,93 persen dari 185.249.711 warga yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah melakukan perekaman data untuk proses penerbitan KTP

  • Jumat, 08 Sep 2017 16:48

    Disdukcapil Sumut minta masyarakat lakukan perekaman data administrasi kependudukan

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meminta masyarakat yang belum, untuk melakukan perekaman data administrasi kependudukan sambil menunggu blanko

  • Rabu, 30 Agu 2017 06:20

    Nasdem nilai positif penetapan pasangan Tengku Erry-Ngogesa oleh Golkar

    Partai Nasdem, mendukung pencalonan Dr Ir HT Erry Nuradi MSi dari Partai Golkar. Walau Dr Ir HT Erry Nuradi MSi adalah Ketua DPW Partai Nasdem Sumut, namun penetapan Gubernur Sumut ini oleh DPP Partai Golkar dinilai sangat positif.

  • Sabtu, 26 Agu 2017 09:46

    DPD AMPI Se-Sumut Dukung Keputusan DPP Golkar soal Erry-Ngogesa

    Selaku organisasi sayap partai Golkar, DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sumut berserta 33 DPD AMPI kabupaten dan kota di Sumut mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Tengku Erry Nuradi

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak