Minggu, 24 Jun 2018 14:14

Cegah Pungli pakai sistem elektronik, Tengku Erry akui jadi sasaran kemarahan

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Rls
Rabu, 16 Agu 2017 07:56
Dok
Gubsu Tengku Erry dan Irwasum Polri
Selamat Puasa Paluta
Gubsu Tengku Erry Nuradi mengaku terus terang bahwa dirinya paling banyak menjadi sasaran kemarahan ketika sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online diterapkan.

"Terus terang saya paling banyak jadi sasaran kemarahan karena banyak oknum pejabat yang gagal menitipkan anak-anak untuk sekolah favorit. Sumut mau baik dan berubah. Mari dukung," kata Erry saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Hotel Santika Dyandra Medan, Selasa (15/8/2017).

Selain Gubsu Erry, narasumber dalam acara itu yakni Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli juga Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno, akademisi Abdul Hakim Siagian, dihadiri Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, FKPD Sumut lainnya, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, sejumlah bupati/wali kota se-Sumut, pejabat Mabes Polri, Polda Sumut dan inspektorat kabupaten/kota se Sumut.

"Alhamdulillah kita punya komitmen bersama dengan DPRD dan pemangku kepentingan lainnya perbaiki Sumut, dan ikut dipantau oleh Tim Korsupgah KPK, maka sistem PPDB online kita laksanakan secara benar. Walaupun banyak kelemahan, seperti kelemahan teknis, dan kelemahan lain yang memang perlu ada perbaikan. Tapi kami tetap konsisten," terang Erry.

Penerapan PPDB online tersebut, menurut Erry adalah salah satu bentuk komitmen Pemprovsu dalam mendukungan dan memberantas praktik korupsi dan pungutan liar pada setiap layanan publik di Sumut. Sistem elektronik yang dibangun dan diterapkan Pemprovsu pada berbagai pelayanan publik adalah dalam rangka mengurangi peluang pungutan liar.

Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan korupsi sulit diberantas yaitu integritas pribadi dan sistem. "Hampir di semua lini ada korupsi penyebabnya adalah integritas. Apapun yang akan dilakukan tanpa integritas akan sulit. Yang kedua adalah perlunya perbaikan sistem, karena siapapun orangnya, kalau masuk dalam sistem yang tidak baik, pasti akan terpengaruh sistem," ujar Erry.

Erry kembali mengatakan bahwa pungli bisa terjadi karena ada pertemuan face to face yang dapat menyebabkan transaksi terjadi. "Kenapa di negara maju indeks persepsi korupsi baik,  karena sistem yang diterapkan sudah sangat baik," ucapnya.

Karena itu, Erry mengatakan Pemprovsu melakukan berbagai gebrakan untuk mendukung pemberantasan korupsi di Sumut termasuk pungli, diantaranya menerapkan berbagai layanan elektronik. "Untuk bidang pendidikan, Provinsi Sumut termasuk berani, kami adalah yang pertama terapkan online," kata Erry.

Pada tahun sebelumnya saat pengelola pendidikan menengah atas masih dikelola kabupaten/kota, hanya ada 95 sekolah yang menerapkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Pada UN tahun ini, lanjutnya, setelah  dikelola provinsi maka sekolah yang menerapkan sistem UNBK menjadi 1.500 sekolah. "Mudah-mudahan ini terus ditambah dan ditingkatkan dalam rangka meminimalisir kecurangan," tutur Erry.

Erry menceritakan bahwa hampir semua kepala sekolah yang dijumpainya mengaku lega dengan sistem PPDB online. Itu dikarenakan mereka tidak perlu lagi pusing mengakomodir titipan banyak pihak dalam penerimaan siswa baru yang biasanya terjadi. "Mereka bilang paling tidak ada 100-200 titipan, sehingga ada 100-200 anak yang sebenarnya pintar dikorbankan," ucap Erry.

Mengenai Saber Pungli, Erry mengatakan dengan banyaknya pengaduan masyarakat, maka ke depannya perlu dilakukan pembinaan dan pencegahan melalui langkah melakukan inventarisasi pengaduan dan menyurati instansi yang bersangkutan. "Kita ingatkan kepada SKPD bersangkutan. Kita semua harus wanti-wanti, tolong diperbaiki. Bukan diam-diam langsung OTT. Tapi kalau memang tidak ada perubahan maka sikat saja," tandas Erry.

Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Komjen Pol Dwi Priyatno mengatakan Satgas Saber Pungli sudah dibentuk lebih dari sembilan bulan. Sejak terbentuk, sudah diproses sebanyak 928 kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menerima lebih dari 31 ribu pengaduan masyarakat.

Dwi Priyatno menjelasakan berdasarkan data , Sumut termasuk provinsi yang aktif nomor 2 setelah Jabar dalam melakukan penindakan. Dia menyebutkan, kalau berkaitan dengan jumlah OTT terdapat 130 kasus di Sumut. "Dengan penindakan ada efek jera,maka pelaporan masyarakat akan semakin berkurang dengan perbaikan pelayanan publik," katanya.

Editor: Sam

T#g:PPDBOnlinepungli
Berita Terkait
  • Jumat, 25 Mei 2018 10:25

    "Hentikan Aksi Pungli Dosen USU"

    Demikian salah satu isi spanduk yang dibawa oleh puluhan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) saat berunjuk rasa di gedung DPRD Sumut, Kamis (24/5/2018). Selain menyorot isu pungutan liar (Pungl

  • Sabtu, 23 Des 2017 10:53

    Aliansi Jurnalis Hukum Buka Posko Pengaduan Pedagang Pasar Kota Medan

    Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Hukum (DPP-AJH) melaksanakan sosialisasi pembukaan posko pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi, persekusi atau penidasan hak rakyat.&

  • Kamis, 21 Des 2017 18:01

    Kejatisu Akui Ada Pungli Pada PSB di Perumahan Karyawan PT. Bridgestone SRE Dolok Merangir

    Staf Humas Kejati​ Sumut mengakui bahwa sesuai hasil telaah aparatur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), telah terjadi Pungli (pungutan liar) pada kegiatan Pasang Sambung Baru (PSB) di k

  • Senin, 18 Des 2017 22:28

    BPN Rantau Prapat: Pengurusan Sertifikat Tanah Melalui Program PTSL Gratis

    Efendi Batu Bara Kepala Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) BPN Rantau Prapat diwakili oleh Marwansyah Ritonga, mengungkapkan bahwa tidak ada pengutipan untuk pembuatan sertifikat tanah melalui Pr

  • Senin, 18 Des 2017 12:08

    Ratusan massa Asosiasi Driver Online berunjuk rasa ke kantor Gubernur Sumut

    Seratusan massa dari Asosiasi Driver Online (ADO) berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara, jalan Diponegoro Medan, siang ini, Senin (18/12/2017).Tampak massa mengendarai sekitar 50an kendaraan

  • Selasa, 21 Nov 2017 13:10

    Orang Tua Ungkap Pengutipan Rp 50 Ribu Tiap Siswa

    Pengutipan uang dari hampir seratusan siswa terjadi di Madrasah Negeri Tingkat Tsanawiyah, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labura dinilai sejumlah orangtua siswa sebagai pungutan liar (Pungli).Sep

  • Rabu, 15 Nov 2017 20:55

    PPK dan PPS di Gunungsitoli disebut merupakan titipan partai tertentu

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) dengan meminta sejumlah uang kepada calon penyelenggara tingkat bawah yakni PPK dan PPS.Selain itu, beredar juga k

  • Senin, 30 Okt 2017 21:30

    Ini gambaran isi Permenhub PM 108/2017, soal Angkutan Berbasis Aplikasi Online

    Kementerian Perhubungan RI mensosialisasikan Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. D

  • Kamis, 19 Okt 2017 10:09

    Ditreskrimsus Poldasu Terima Banyak Laporan Penyelewengan Dana BOS SMP dan SMA

    Unit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut baru-baru ini menangkap sebelas orang pejabat di Dinas Pendidikan Langkat. Dari sebelas yang diamankan, empat orang sudah ditetapkan tersangka dan telah ditahan.

  • Kamis, 12 Okt 2017 19:42

    Penerapan Sistem Online SMA/SMK Hapus Praktik KKN

    Gubsu Tengku Erry Nuradi mengatakan sistem online yang diberlakukan untuk ujian maupun masuk sekolah dapat dipastikan menghapuskan indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).''Sistem Pener

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak