Selasa, 24 Okt 2017 14:38

Diduga Miliki Paket Proyek Senilai Rp6,1 M Lebih

Anggota Banggar DPRD Palas, Dinilai Lecehkan Masyarakat

Palas (UtamaNews.com)
Oleh: Sofyan Siregar
Selasa, 03 Okt 2017 17:03
Dibaca: 500 kali
Dok
Plank papan proyek di Palas

Oknum Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa dinilai lecehkan Masyarakat Padang Lawas, pasalnya, ia disebut-sebut miliki paket proyek senilai Rp6,1 Milyar lebih, dan hasil pengerjaan awal sudah terkesan asal-asalan.

Hal ini dinyatakan Ketua Himapalas Riau Ali Tondi Halomoan Hasibuan, di Sibuhuan, Minggu (1/10).

"Anggota Dewan bekerja untuk rakyat (masyarakat Palas), kedudukan dan fungsi anggota Dewan sudah jelas tertuang dalam peraturan dan perundang undangan," tuturnya.

Kata Ali lagi, bagaimana pembangunan akan berjalan dengan baik, jika pengawas pembangunan justru menjadi pemain, tidak akan terjadi wasit sekaligus menjadi pemain, dari permasalahan ini diharapkan kepada aparat yang berwenang, baik itu penegak hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan kepolisian untuk menindak perilaku perilaku semacam ini.

"Sudahlah anggota Dewan, anggota badan anggaran pula, miliki paket proyek milyaran, pengerjaan awalnya pun sudah terkesan asal saja, anggaran pun diduga mark-up, apa ini tidak lecehkan masyarakat Palas namanya? Sudah layak pengurus dan fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa untuk memberikan sanksi tegas, yaitu pergantian antar waktu terhadap anggota dewan tersebut," sambung Ali.

Sementara, Ketua Presidium Aliansi Peyelamat Indonesia (API) Pasti Tua Siregar, mengatakan, dari beberapa informasi yang didapat, oknum anggota dewan dari Partai PKB ini setiap tahunnya diduga selalu mendapatkan paket proyek, namun hasilnya terkesan nyaris bermasalah.

"Modus yang digunakan oknum anggota dewan dari Partai PKB tersebut dengan meminjam perusahaan, dengan kuasa direktur orang lain, dan anggota Banggar tersebut memang tidak tertera secara administrasi miliki paket proyek, namun secara pengakuan baik di lapangan maupun pejabat yang berwenang mengatakan itu paket proyek milik anggota DPRD Palas," ungkapnya, Senin (2/10).

Padahal, kata Pasti, hal ini sudah jelas diatur dalam Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, melarang dewan main proyek, hal ini terlihat pada pasal 400 ayat (2) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD.

Paket proyek yang disebut-sebut milik anggota Banggar DPRD Palas dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah Penigkatan jalan SP-Provinsi Batang Bulu-Simarulak, pelaksana PT. Razasa Karya dengan ukuran 4 M x 2000 M, anggaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang prasarana jalan T.A 2017, nomor kontrak  620/02WIL III-BM/DAK/SPKKHS/V/2017, dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp6,137.700.000,-.

Pengerjaan awal yang diduga amburadul yakni pemasangan pondasi bawah (Subbase course) menggunakan batu bulat atau batu mangga yang dihampar. Ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Harry Rizal Hasibuan yang mengatakan bahwa mengunakan batu bulat lebih bagus, lebih kuat dan dari jaman dulu pun begitu. 

"Hingga kini proyek peningkatan jalan ini belum selesai, dan sudah lebih sebulan pengerjaannya terhenti," katanya.

Editor: Budi

T#g:DPRDPalasproyekuneg2
Berita Terkait
  • Selasa, 24 Okt 2017 14:14

    Pejabat Tinggi Palas Terjaring Razia Narkoba, Jangan Karena Sedikit Kotoran, Semua Dianggap Kotor

    Terkait informasi yang berkembang perihal pejabat tinggi pemerintah di Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang terjaring razia narkoba di Kota Medan, pada Minggu (22/10/2017) dini hari, tentu menarik perh

  • Senin, 23 Okt 2017 21:13

    Irigasi Kering, Petani Padi Bertanam Kangkung di Sawah

    Dikarenakan saluran irigasi yang mengairi areal persawahan padi milik sejumlah petani padi di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas (Palas) mengering, petani padi di sini bera

  • Senin, 23 Okt 2017 19:53

    Terjaring Razia di Diskotik Delta Medan, Ketua DPRD Palas dan Tim Telah Kembali ke Palas

    Pasca terjaring razia gabungan di Diskotik Delta Medan pada hari Minggu (22/10/2017) kemarin, Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas (Palas) H. Syahwil Nasution, bersama Sekretaris DPRD Palas H. Panguhum N

  • Senin, 23 Okt 2017 19:43

    Masyarakat Palas Terkejut, Ketua DPRD Palas Terjaring Razia Narkoba

    Masyarakat Kabupaten Padang Lawas dikejutkan adanya berita di beberapa media online, Ketua DPRD Palas SN terjaring razia di tempat hiburan malam dan yang paling menghebohkan hasil pemeriksaan urine di

  • Senin, 23 Okt 2017 15:13

    PT. KAS Dinilai Terlantarkan Karyawan PT. SHBM

    Terkait peralihan aset perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Huta Baru Makmur (PT. SHBM) berlokasi di Desa Siali-ali, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas (Palas), yang sejak awal b

  • Minggu, 22 Okt 2017 19:52

    Bupati Palas Hadiri Hari Santri Ke-22 dan Lantik Pengurus BSPPL

    Bupati Kabupaten Padang Lawas (Bupati Palas) H. Ali Sutan Harahap didampingi Wabup Palas, H. Ahmad Zarnawi Pasaribu dan Sekdakab Palas, Arpan Nasution bersama sejumlah pimpinan SKPD Pemkab Palas, meng

  • Kamis, 19 Okt 2017 21:09

    Ketua MPC Pemuda Pancasila: Sekretaris DPD Partai Golkar "Tampar" Bupati Palas

    Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Padang Lawas (Palas) "tampar" Bupati Palas, pasalnya pengerjaan paket proyek yang dikerjakannya nyaris setiap tahun didu

  • Rabu, 18 Okt 2017 13:18

    Kabid Bina Marga PU & PR Paluta Bantah sebut "Semua Kontraktor Maling"

    Kabid Bina Marga Dinas PU & PR Paluta membantah dan menyatakan tidak pernah mengeluarkan pernyataan "Semua Kontraktor Maling''.

  • Selasa, 17 Okt 2017 19:17

    Pendaftar PPK-PPS Terus Serbu KPU Palas

    Memasuki hari kelima tahapan masa pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, sejumlah pendaftar terus "menyerbu" ka

  • Selasa, 17 Okt 2017 15:37

    Diduga Pungli Rekrutmen Panwascam, Panwaslih Palas Didemo Massa

    Diduga kuat telah terjadi praktek pungutan liar (Pungli) pada saat proses rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), serta diduga seorang komisioner Panwaslih Palas merupakan kader salah satu p

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak