Minggu, 20 Mei 2018 17:17

Ahok Masih Dipenjara di Rutan Brimob, IPW: Itu Pelanggaran Hukum

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Ahmad
Sabtu, 24 Jun 2017 05:24
Net
Ahok
Indonesia Police Watch (IPW) berharap Polri tidak membiarkan pelanggaran hukum menempatkan Basuki Tjahaja Purnama dalam Rutan Brimob Kelapa Dua, dan meminta Menteri Hukum dan HAM segera memindahkan Ahok dari rutan tersebut ke lembaga pemasyarakatan.

Sebagai institusi penegak hukum, Polri harus bersikap konsisten, profesional, proporsipnal, dan independen sehingga fasilitasnya tidak disalahgunakan pihak lain, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Demikian ditegaskan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane.

"Penempatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setelah inkrah menjadi narapidana adalah kesalahan kedua dan pelanggaran hukum kedua yang pernah dilakukan rezim penguasa. Anehnya, kesalahan dan pelanggaran hukum ini dibiarkan oleh Brimob dan Polri sebagai institusi penegak hukum dan sebagai pemilik Rutan Brimob Kelapa Dua," tutur Neta S Pane kepada media.

Pelanggaran hukum pertama dilakukan semasa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengistimewakan Aulia Pohan di Rutan Brimob. Pelanggaran hukum kedua dilakukan saat ini yang mengistimewakan Ahok di Rutan Brimob. 

Untuk itu, Brimob dan Polri tidak boleh membiarkan pelanggaran hukum ini terjadi lagi. Rutan Brimob tidak boleh diintervensi Kementerian Hukum dan HAM yang seolah-olah tidak mau peduli dengan ketentuan hukum yang ada.

Semua pihak, terutama Menteri Hukum dan HAM, harus paham bahwa Rutan Brimob bukan LP. Jika Menteri Hukum dan HAM tidak paham tentang hal ini, menurut dia, seharusnya mengundurkan diri saja karena tidak pantas menjadi Menteri Hukum dan HAM. 

"Menteri Hukum dan HAM harus paham bahwa menempatkan napi di rutan adalah pelanggaran hukum serius. Kenapa napi harus ditempatkan di LP? Karena dalam sistem hukum Indonesia dikenal adanya sistem pembinaan bagi narapidana saat menjalani proses hukuman. Artinya, semua napi itu harus dibina tanpa pengecualian, termasuk Ahok," ungkapnya.

Pasalnya, sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya diskriminasi. Sementara itu, yang memiliki sistem dan fasilitas pembinaan terhadap napi hanya LP dan di rutan tidak ada sistem dan fasilitas pembinaan bagi napi. Apalagi, di Rutan Brimob yang luasnya sangat terbatas dan tergolong sempit. Rutan Brimob hanya memiliki empat bangunan berbentuk rumah.

Dua bangunan terdapat kamar yang dijadikan sebagai kamar untuk tahanan sehingga seperti kamar pribadi. Di bangunan inilah, Aulia Pohan dan Susno Duaji pernah ditahan. Dari dua bangunan yang terdapat kamar-kamar itu, satu bangunan untuk tahanan teroris. Dua bangunan lagi terdiri atas sel tahanan berjeruji. Di tempat inilah Wiliardi Rizard mantan Kapolres Jakarta Selatan yang dituduh terlibat kasus pembunuhan Nazaruddin pernah ditahan.

Rutan Brimob tergolong sangat sempit dan terbatas, sementara dalam sistem hukum Indonesia seorang napi harus dibina. Sempitnya Rutan Brimob membuat tempat ini tidak lagi bagi napi.

"Saat Aulia Pohan menjadi napi di Rutan Brimob, kamarnya lebih banyak terlihat terkunci dari luar, sementara sang napi tidak terlihat, entah di mana?" kata Neta dalam keterangannya, Kamis (22/6/2017).

Sempitnya luas Rutan Brimob, menurut dia, membuat gerak gerik dan aktivitas semua tahanan menjadi sangat gampang terpantau sesama tahanan. IPW berharap kesalahan pemerintahan sebelumnya yang mengintervensi Rutan Brimob hendaknya tidak terulang lagi pada saat ini. Brimob dan Polri jangan membiarkan pelanggaran hukum ini. Untuk itu, dia meminta Menteri Hukum dan HAM segera memindahkan Ahok ke lembaga pemasyarakatan agar bisa dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan hukum.

Editor: Budi

T#g:AhokIPW
Berita Terkait
  • Sabtu, 29 Jul 2017 23:59

    Lebih Cepat 2 bulan, Menteri Apresiasi Pembangunan Simpang Susun Semanggi

    Rini Sumarno selaku Menteri BUMN, memberikan apresiasi atas progres pembangunan simpang susun Semanggi. Menurutnya, pembangunan simpang susun Semanggi cukup cepat.

  • Selasa, 18 Jul 2017 06:38

    PNS BPN Karo dilaporkan ke Polisi oleh teman satu grup Whatsapp

    Manaek Hutabarat, yang diketahui bekerja sebagai PNS di BPN Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dilaporkan ke polisi oleh Ketua Keluarga Besar Marhaenis (KBM) Kota Medan, Agus Salim, Senin (17/7).

  • Kamis, 29 Jun 2017 18:59

    Video 45 detik untuk #HBDAhok51

    Selebriti Indonesia melantunkan doa dan ucapan selamat ulang tahun untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melalui sebuah video yang diunggah seorang netizen melalui akun twitter @RHasfinanda.

  • Selasa, 27 Jun 2017 09:17

    Masyarakat Sumut Gelar Doa Bersama untuk Ipda Martua Sigalingging

    500-an masyarakat Sumut yang berasal dari sejumlah elemen memadati halaman KS Tubun Markas Polda Sumut, Senin malam (26/6/2017) untuk menyatakan rasa duka dan simpati pada Almarhum Ipda (Anumerta) Mar

  • Selasa, 27 Jun 2017 07:17

    Diserang Teroris, IPW: Polisi ternyata tidak bisa melindungi dirinya sendiri

    Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), meminta Polri senantiasa waspada dan meningkatkan kepekaan serta selalu terlatih menghadapi berbagai situasi pascaserangan di Mapolda Sumut, Minggu (25/6) dini hari.

  • Sabtu, 10 Jun 2017 06:20

    Jokowi akan lantik Djarot jadi Gubernur DKI tanggal 15 Juni

    Sumarsono, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melantik Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta

  • Selasa, 23 Mei 2017 14:43

    Ini alasan Ahok cabut memori banding

    Melalui pasangan hidupnya, Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan alasan pencabutan memori banding.

  • Sabtu, 13 Mei 2017 07:43

    1.000 Lilin untuk Ahok dari pantai bebas Parapat Simalungun

    Sekitar seribu orang berkumpul dan menyalakan lilin dalam "aksi lilin untuk Ahok" di pantai bebas kelurahan Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, Jumat malam (12/5).

  • Jumat, 12 Mei 2017 08:02

    Lilin untuk Ahok dari sejumlah penjuru Indonesia

    Vonis Ahok tidak menunjukkan keadilan, terkesan karena desakan politik golongan tertentu, menyebabkan terjadinya unjuk rasa dengan menyalakan lilin sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan di sejumlah kota di Indonesia, Kamis (11/5).

  • Kamis, 11 Mei 2017 18:41

    Setelah Ahok Divonis, Rizieq Shihab dinanti. Tagar #RizieqPulang jadi TT

    Kasus penodaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyeret Gubernur DKI Jakarta itu ke tahanan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak