Kamis, 18 Jan 2018 03:22

2 Terdakwa Korupsi e-KTP Hanya Dituntut 7 dan 5 Tahun Penjara

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Wiji
Jumat, 23 Jun 2017 13:23
Dibaca: 249 kali
Dok
Terdakwa kasus korupsi e-KTP
Irman, Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, dituntut 7 tahun penjara dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri, Sugiharto, dituntut 5 tahun penjara dalam perkara kasus tindak pidana korupsi KTP-E.

"Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Irman dan terdakwa Sugiharto secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakkwaan kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irman dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana densa sejumlah Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Irene Putri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Sedangkan kepada Sugiharto dituntut pidana penjara selama 5 tahun pidana denda sebesar Rp400 juta subsider 6 bulan. JPU KPK juga meminta agar keduanya wajib membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang mereka terima.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Irman untuk membayar uang pengganti sejumlah 273.700 dolar AS dan Rp2,248 miliar serta 6.000 dollar Singapura. Dalam hal terpidana tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 tahun," tambah jaksa Irene.

Sedangkan untuk Sugiharto juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti senilai Rp500 juta dan bila tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 tahun.

Terdapat hal-hal yang memberatkan kedua terdakwa dalam tuntutan tersebut.

"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Akibat perbuatan terdakwa yang bersifat masif menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampak perbuatan para terdakwa masih dirasakan sampai saat ini dengan banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan e-KTP," tambah jaksa Irene.

Selain itu, Irman yang dinilai sebagai orang yang punya otoritas untuk mencegah terjadinya kejahatan tidak melakukan pencegahan terhadap Sugiharto, justru jadi bagian dari kejadian tersebut sehingga mengakibatkan timbunya kerugian negara dalam jumlah besar.

"Hal yang meringankan para terdakwa berstatus sebagai justice collaborator berdasarkan keputusan pimpinan KPK No KEP.670/01-55/06/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Irman dan Keputusan pimpunan KPK No KEP678/01-55/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Penetapan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) atas nama Sugiharto," ungkap jaksa.

Perbuatan keduanya dinilai mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,314 triliun dari total anggaran sebesar Rp5,592 triliun sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 11 Mei 2016. Terhadap tuntutan tersebut, kedua terdakwa akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada 10 Juli 2017.

Editor: Budi

Sumber: Antara

T#g:e-KTPe KTPKorupsi
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jan 2018 12:47

    Chairuman Harahap Diperiksa KPK

    Politisi Partai Golkar, Chairuman Harahap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus korupsi pada proyek pengadaan e-KTP, Rabu (17/1/2018).Tiba di KPK, mantan

  • Rabu, 17 Jan 2018 10:27

    Bupati Batubara Nonaktif Akui Terima Uang Milyaran

    OK Arya Zulkarnaen, Bupati Batubara Nonaktif, mengakui menerima uang proyek hingga miliaran rupiah dari kontraktor Maringan Situmorang, terkait pengaturan sejumlah proyek untuk tahun anggaran 2017.Ini

  • Selasa, 16 Jan 2018 14:26

    Jaksa Limpahkan Tersangka Kasus Korupsi Kantor BPBD Kepulauan Selayar

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, resmi melimpahkan dua orang tersangka dugaan kasus tindak pidana koruspi pada proyek pembangunan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daer

  • Jumat, 29 Des 2017 14:49

    Lengkapi Data Identitas Pemilih, Disdukcapil Palas Turun ke Desa

    Bertujuan untuk melengkapi data identitas kependudukan pemilih untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas (Disdukcapil Palas), aka

  • Selasa, 19 Des 2017 13:19

    Kepala BKD Pematang Siantar diduga Korupsi Proyek Pasar

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar, ZS, SE, diduga sebagai 'dalang' dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pekerjaan revitalisasi Pasar Ikan di Pasar Dwikora Tahun 2015 sem

  • Senin, 18 Des 2017 20:08

    GARANSI Tuntut Kejatisu Usut Kasatpol PP Pematangsiantar Drs. RS

    Puluhan massa dari Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI), dipimpin oleh Henri Sitorus, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Senin siang (18/12

  • Minggu, 17 Des 2017 23:57

    Babinsa di Jember Bantu Pelayanan Pembuatan e-KTP On The Spot

    Pelayanan pembuatan e-KTP di berbagai tempat memang acap kali terjadi kegaduhan karena kurangnya kesadaran untuk antri secara tertib, namun tidak demikian di Kabupaten Jember. Petugas Dinas Kepen

  • Rabu, 13 Des 2017 11:43

    Polrestabes Medan Raih Penghargaan WBK dari MenPAN RB

    Suatu kebanggaan bagi Polrestabes Medan yang meraih penghargaan predikat Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

  • Selasa, 12 Des 2017 03:32

    91.390 dari 92.928 Dukungan KTP untuk Sofyan Nasution-Jamilah, Tidak Sah

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Deli Serdang telah menyelesaikan verifikasi syarat dukungan bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang.Koordinator Divisi Sosialisasi Dan Partisipasi Mas

  • Sabtu, 09 Des 2017 12:09

    Memaknai Peringatan Hari Anti Korupsi

    Korupsi dalam bahasa Latin 'corruptio' dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak