Selasa, 21 Nov 2017 09:51

2 Terdakwa Korupsi e-KTP Hanya Dituntut 7 dan 5 Tahun Penjara

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Wiji
Jumat, 23 Jun 2017 13:23
Dibaca: 233 kali
Dok
Terdakwa kasus korupsi e-KTP
Irman, Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, dituntut 7 tahun penjara dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri, Sugiharto, dituntut 5 tahun penjara dalam perkara kasus tindak pidana korupsi KTP-E.

"Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Irman dan terdakwa Sugiharto secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakkwaan kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irman dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana densa sejumlah Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Irene Putri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Sedangkan kepada Sugiharto dituntut pidana penjara selama 5 tahun pidana denda sebesar Rp400 juta subsider 6 bulan. JPU KPK juga meminta agar keduanya wajib membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang mereka terima.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Irman untuk membayar uang pengganti sejumlah 273.700 dolar AS dan Rp2,248 miliar serta 6.000 dollar Singapura. Dalam hal terpidana tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 tahun," tambah jaksa Irene.

Sedangkan untuk Sugiharto juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti senilai Rp500 juta dan bila tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 tahun.

Terdapat hal-hal yang memberatkan kedua terdakwa dalam tuntutan tersebut.

"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Akibat perbuatan terdakwa yang bersifat masif menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampak perbuatan para terdakwa masih dirasakan sampai saat ini dengan banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan e-KTP," tambah jaksa Irene.

Selain itu, Irman yang dinilai sebagai orang yang punya otoritas untuk mencegah terjadinya kejahatan tidak melakukan pencegahan terhadap Sugiharto, justru jadi bagian dari kejadian tersebut sehingga mengakibatkan timbunya kerugian negara dalam jumlah besar.

"Hal yang meringankan para terdakwa berstatus sebagai justice collaborator berdasarkan keputusan pimpinan KPK No KEP.670/01-55/06/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Irman dan Keputusan pimpunan KPK No KEP678/01-55/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Penetapan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) atas nama Sugiharto," ungkap jaksa.

Perbuatan keduanya dinilai mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,314 triliun dari total anggaran sebesar Rp5,592 triliun sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 11 Mei 2016. Terhadap tuntutan tersebut, kedua terdakwa akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada 10 Juli 2017.

Editor: Budi

Sumber: Antara

T#g:e-KTPe KTPKorupsi
Berita Terkait
  • Selasa, 21 Nov 2017 06:31

    Penegak Hukum Diminta Periksa Kadis PU Palas

    Penegak Hukum di Sumatera Utara diminta memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, pasalnya pejabat itu membenarkan sejumlah pembagunan proyek peningkatan jalan yang pengerjaannya d

  • Senin, 13 Nov 2017 15:23

    Pospera-Kiamat Geruduk Kejaksaan Soal Dugaan Korupsi Tower Wi-Fi yang menyentuh nama anak Bupati

    Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Labuhanbatu bersama Koalisi Independent Anti Mafia Terstruktur (KIAMAT) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Senin (13/11/2017

  • Jumat, 10 Nov 2017 14:10

    Pilkada Sumut: Awas Eksodus dan Mobilisasi Warga

    Medan Jurnalis Club menggelar dialog bertema Pilkada Sumut: Ketiadaan Blangko e-KTP dan Nasib Pemilik Suara, Kamis (9/11/2017) di Medan Club.Ada sejumlah Narasumber yang hadir. Di antaranya Akademisi

  • Jumat, 10 Nov 2017 05:50

    Satrekrim Polres Asahan OTT Kepala RSUD Abdul Manan Simatupang Kisaran

    Satreskrim Polres Asahan yang dipimpin oleh AKP Bayu Putra Samara, SH Sik telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap enam orang pimpinan dan anggota yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah

  • Jumat, 10 Nov 2017 08:40

    Mahasiswa: Tangkap Bupati Paluta, Usut Walikota Sidempuan

    Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sumut, jalan Imam Bonjol, Kamis siang (9/11).

  • Kamis, 09 Nov 2017 20:09

    Pilkada Sumut Dihantui 1,6 Juta Warga Belum Rekam KTP Elektronik

    Kisruh kasus KTP elektronik di tingkat nasional ternyata punya cerita lain, khususnya dalam kaitan Pilkada Serentak 2018 yang akan datang.

  • Rabu, 08 Nov 2017 17:08

    Medan Jurnalis Club Gelar Dialog Pilkada: Kisruh e-KTP dan Nasib Pemilik Suara

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) berbasis e-KTP. Aturan itu berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016.  Namun sayangnya, di Sumatera Utara hanya 2 ju

  • Selasa, 07 Nov 2017 21:27

    Sidang Lanjutan Kasus korupsi Pengadaaan Alat Monitoring Satelit

    Sidang lanjutan korupsi kasus proyek pengadaaan alat monitoring satelit APBN-P tahun 2016 di Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan agenda pemanggilan saksi-saksi di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi

  • Rabu, 01 Nov 2017 20:01

    Odmilti II Jakarta Bacakan Dakwaan Laksma TNI Bambang Udoyo

    Oditur Militer Tinggi (Odmilti) II Jakarta membacakan dakwaan terkait kasus proyek pengadaaan alat monitoring satelit APBN-P tahun 2016 di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dilakukan oleh oknum TNI a

  • Rabu, 01 Nov 2017 18:51

    Miliki Surat Keterangan Disdukcatpil, Masyarakat Bisa Memilih

    Kecemasan warga Kabupaten Langkat, tidak bisa menggunakan hak suara karena belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), terjawab sudah. Dipastikan warga bisa mengikuti atau menggunakan hak

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak