Selasa, 14 Agu 2018 18:20

2 Terdakwa Korupsi e-KTP Hanya Dituntut 7 dan 5 Tahun Penjara

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Wiji
Jumat, 23 Jun 2017 13:23
Dok
Terdakwa kasus korupsi e-KTP
Irman, Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, dituntut 7 tahun penjara dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri, Sugiharto, dituntut 5 tahun penjara dalam perkara kasus tindak pidana korupsi KTP-E.

"Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Irman dan terdakwa Sugiharto secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakkwaan kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irman dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana densa sejumlah Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Irene Putri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Sedangkan kepada Sugiharto dituntut pidana penjara selama 5 tahun pidana denda sebesar Rp400 juta subsider 6 bulan. JPU KPK juga meminta agar keduanya wajib membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang mereka terima.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Irman untuk membayar uang pengganti sejumlah 273.700 dolar AS dan Rp2,248 miliar serta 6.000 dollar Singapura. Dalam hal terpidana tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 tahun," tambah jaksa Irene.

Sedangkan untuk Sugiharto juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti senilai Rp500 juta dan bila tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 tahun.

Terdapat hal-hal yang memberatkan kedua terdakwa dalam tuntutan tersebut.

"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Akibat perbuatan terdakwa yang bersifat masif menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampak perbuatan para terdakwa masih dirasakan sampai saat ini dengan banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan e-KTP," tambah jaksa Irene.

Selain itu, Irman yang dinilai sebagai orang yang punya otoritas untuk mencegah terjadinya kejahatan tidak melakukan pencegahan terhadap Sugiharto, justru jadi bagian dari kejadian tersebut sehingga mengakibatkan timbunya kerugian negara dalam jumlah besar.

"Hal yang meringankan para terdakwa berstatus sebagai justice collaborator berdasarkan keputusan pimpinan KPK No KEP.670/01-55/06/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Irman dan Keputusan pimpunan KPK No KEP678/01-55/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Penetapan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) atas nama Sugiharto," ungkap jaksa.

Perbuatan keduanya dinilai mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,314 triliun dari total anggaran sebesar Rp5,592 triliun sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 11 Mei 2016. Terhadap tuntutan tersebut, kedua terdakwa akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada 10 Juli 2017.

Editor: Budi

Sumber: Antara

T#g:e-KTPe KTPKorupsi
Berita Terkait
  • Kamis, 02 Agu 2018 15:12

    Kepala Kantor Kementerian Agama Labura Diduga Korupsi Dana Bimbingan Pra Nikah

    D. Marpaung Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat (DPD LSM PERKARA) Labuhanbatu Utara menyatakan telah melaporkan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Labuhan Batu Utara Drs. H.

  • Selasa, 10 Jul 2018 10:10

    Dugaan Korupsi Di Dinas PU Tanjungbalai, GARANSI Desak Kejatisu Tangkap Mulkan

    Seratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (Garansi) kembali berunjukrasa mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, di jalan A. H Nasution Medan, Senin (9/7/2018).

  • Senin, 02 Jul 2018 22:42

    Dugaan Korupsi di Tanjungbalai, GARANSI rencana Demo dan Laporkan Mulkan ke Kejatisu

    Maraknya dugaan korupsi di kota kerang, Tanjungbalai, Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari kalangan penggiat anti korupsi aktivis mahasiswa Sumatea Utara, dalam hal ini Gerakan Rakyat Anti Di

  • Kamis, 14 Jun 2018 10:14

    HIMMAH Dukung Polres Tebing Tinggi Ungkap Indikasi Korupsi Distan

    Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Kota Tebing Tinggi melaksanakan audiensi dalam bentuk silaturahmi ke Polres Tebing Tinggi pada Senin (11/6).

  • Senin, 04 Jun 2018 21:24

    Massa GARANSI Desak Jaksa Usut Ketua PKK Kabupaten Ini

    Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menuntut penegakan hukum di kabupaten Dairi, Senin siang (4/6

  • Senin, 07 Mei 2018 10:47

    Jawaban dari Ijeck Soal Korupsi, Sudah Ada di Visi Misi Djoss

    Cawagub Sumatera Utara Sihar Sitorus tak sungkan mengucapkan terimakasih kepada rivalnya, Musa Rajekshah (Ijeck), saat debat kandidat pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang digelar KP

  • Rabu, 18 Apr 2018 04:28

    Djarot Sebut 'Salam Tempel' Itu Akar Korupsi

    Djarot Saiful Hidayat menegaskan 'salam tempel' atau bagi-bagi duit kepada masyarakat merupakan akar dari korupsi.

  • Selasa, 10 Apr 2018 05:10

    Jumlah Warga Rekaman KTP-el di Palas Membludak

    Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, yang mensyaratkan setiap warga masyarakat di daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas) harus memiliki KTP-el atau surat keteran

  • Minggu, 25 Mar 2018 21:05

    Gadis manis ini ajak pemilih datang ke TPS dan coblos nomor 2

    Calon Gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat mempunyai cara tersendiri memikat calon pemilih pemula menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak di Sumut, 27 Juni 2018 mendatang.Saat silatur

  • Rabu, 07 Feb 2018 15:37

    Djarot-Sihar dan PSI Sumut Punya Pandangan Sama untuk Sumut Bersih

    Pasangan Bakal Calon (Balon) Gubernur  Djarot Siful Hidayat dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Sihar Sitorus yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membawa slogan Sumut

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak