Minggu, 24 Sep 2017 13:53

2 Terdakwa Korupsi e-KTP Hanya Dituntut 7 dan 5 Tahun Penjara

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Wiji
Jumat, 23 Jun 2017 13:23
Dibaca: 206 kali
Dok
Terdakwa kasus korupsi e-KTP
Irman, Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, dituntut 7 tahun penjara dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri, Sugiharto, dituntut 5 tahun penjara dalam perkara kasus tindak pidana korupsi KTP-E.

"Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Irman dan terdakwa Sugiharto secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakkwaan kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irman dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana densa sejumlah Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Irene Putri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Sedangkan kepada Sugiharto dituntut pidana penjara selama 5 tahun pidana denda sebesar Rp400 juta subsider 6 bulan. JPU KPK juga meminta agar keduanya wajib membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang mereka terima.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Irman untuk membayar uang pengganti sejumlah 273.700 dolar AS dan Rp2,248 miliar serta 6.000 dollar Singapura. Dalam hal terpidana tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 tahun," tambah jaksa Irene.

Sedangkan untuk Sugiharto juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti senilai Rp500 juta dan bila tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 tahun.

Terdapat hal-hal yang memberatkan kedua terdakwa dalam tuntutan tersebut.

"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Akibat perbuatan terdakwa yang bersifat masif menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampak perbuatan para terdakwa masih dirasakan sampai saat ini dengan banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan e-KTP," tambah jaksa Irene.

Selain itu, Irman yang dinilai sebagai orang yang punya otoritas untuk mencegah terjadinya kejahatan tidak melakukan pencegahan terhadap Sugiharto, justru jadi bagian dari kejadian tersebut sehingga mengakibatkan timbunya kerugian negara dalam jumlah besar.

"Hal yang meringankan para terdakwa berstatus sebagai justice collaborator berdasarkan keputusan pimpinan KPK No KEP.670/01-55/06/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Irman dan Keputusan pimpunan KPK No KEP678/01-55/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Penetapan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) atas nama Sugiharto," ungkap jaksa.

Perbuatan keduanya dinilai mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,314 triliun dari total anggaran sebesar Rp5,592 triliun sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 11 Mei 2016. Terhadap tuntutan tersebut, kedua terdakwa akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada 10 Juli 2017.

Editor: Budi

Sumber: Antara

T#g:e-KTPe KTPKorupsi
Berita Terkait
  • Jumat, 15 Sep 2017 06:06

    Mendagri Minta Kepala Daerah Waspadai Area Rawan Korupsi

     Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh kepala daerah di Sumut agar mewaspadai area rawan korupsi, sehingga ke depan tidak akan ada lagi kasus Operasi Tangkap Tangan

  • Senin, 11 Sep 2017 12:11

    Mendagri: Sudah 175 Juta Lebih Warga Rekam Data KTP Elektronik

    Hingga 30 Agustus 2017, sebanyak 175.859.563 penduduk atau 94,93 persen dari 185.249.711 warga yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah melakukan perekaman data untuk proses penerbitan KTP

  • Jumat, 08 Sep 2017 16:48

    Disdukcapil Sumut minta masyarakat lakukan perekaman data administrasi kependudukan

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meminta masyarakat yang belum, untuk melakukan perekaman data administrasi kependudukan sambil menunggu blanko

  • Kamis, 07 Sep 2017 13:07

    Listrik sering padam, HIMMAH soroti dugaan praktik korupsi dan Pungli di PLN

    Pemadaman listrik masih menjadi keluhan utama masyarakat Sumatera Utara khususnya di kota Medan. Padahal sejak kedatangan kapal dari Turki yang digembar-gemborkan oleh pemerintah, masyarakat berharap

  • Rabu, 06 Sep 2017 14:26

    GMKI minta KPK tuntaskan kasus suap DPRD Sumut

    Korwil PP GMKI Sumut-NAD, Swangro Lumbanbatu menegaskan bahwa GMKI menolak dengan tegas upaya-upaya DPR RI untuk memangkas kewenangan KPK.

  • Senin, 04 Sep 2017 05:44

    Tim Saber Pungli Diminta Awasi Proyek Lift RS Haji Medan

    Indra Sanjaya, Direktur Komunitas Indonesia Bersih (KIB) meminta Tim Saber Pungli untuk mengawasi proses tender pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Haji Medan, khususnya pengadaan pemasangan lift

  • Rabu, 30 Agu 2017 02:30

    POM TNI Dampingi Tim Ahli KPK Cek Fisik Helikopter AW-101

    Polisi Militer (POM) TNI mendampingi Tim Ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan secara fisik Helikopter Augusta Westland (AW)-101 di Skadron Teknik (Skatek) 021 Lanud Halim Perd

  • Rabu, 16 Agu 2017 06:56

    Kejari Tidak Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Alsintan dan DAK Pendidikan Langkat

    Hampir setahun perjalanan dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat bergulir di Kejaksaan Negeri Langkat. 

  • Selasa, 15 Agu 2017 15:55

    Aneh, dikonfirmasi soal dugaan pemotongan SPPD, Pejabat Pemprovsu marah-marah

    Drs. H M. Yusuf MM., Kabiro Binsos Pemprov Sumut mengusir wartawan ketika mengkonfirmasi dugaan adanya potongan SPPD pegawai Biro Binsos Pemprov Sumut sebesar 30 persen. Informasi diperoleh, keja

  • Jumat, 11 Agu 2017 20:21

    KPK benarkan saksi kunci kasus mega korupsi e-KTP meninggal

    Salah seorang saksi kunci kasus mega korupsi e-KTP, Johannes Marliem, meninggal di Amerika Serikat. Hal itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara Febri Diansyah pada Jumat malam (11/8).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak