Jumat, 20 Okt 2017 15:59

Tiga Ribuan Buruh FSPMI Siap Gelar Hari Buruh Internasional di Medan

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Iqbal
Selasa, 25 Apr 2017 16:00
Dibaca: 429 kali


Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo memastikan sekitar 3000 an buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Sumatera Utara, turun ke jalan pada peringatan hari buruh Internasional atau May Day, 1 Mei 2017 mendatang.

Hal ini disampaikannya usai menggelar rapat persiapan aksi may day yang dihadiri oleh pengurus FSPMI Kabupaten/Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Labuhan Batu dan Padang Lawas di kantornya Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa, Km13,1, Selasa (25/4).

Dikatakan, aksi ribuan buruh ini berpusat di Medan dengan tujuan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kantor DPRD Sumut dan Bundaran SIB Jalan Gatot Subroto Medan.

"Walau pemerintah sudah meliburkan buruh pada 1 Mei, bukan berarti buruh harus tidur, kami akan turun ke jalan karena pemerintah belum mensejahterahkan rakyatnya khususnya kaum buruh," kata Willy.

Didampingi Tony Rickson Silalahi, Sekretaris FSPMI Sumut, Willy mengatakan, aksi itu akan mengusung tuntutan secara nasional dan mengangkat tuntutan kasus perburuhan yang terjadi di daerah. Secara nasional, tuntutan itu menyangkut penghapusan Outsourcing dan Pemagangan, Jaminan Kesehatan Gratis bagi seluruh rakyat Indonesia, Tolak Upah Murah dan Cabut PP78.

"Kita singkat tuntutan Nasional tersebut dan menjadi issu utama pada aksi nanti dengan gerakan HOSJATUM," kata dia.

Willy menambahkan, aksi itu juga akan mengkritisi kebijakan Jokowi sebagai presiden yang tak pro terhadap buruh, tetapi lebih pro ke kaum pemodal dalam hal ini pengusaha. Kebijakan yang dianggapnya tidak adil antara lain, pengampunan pajak bagi pengusaha, penurunan harga BBM bagi dunia usaha, aturan pemagangan yang menguntungkan pengusaha dan kebijakan lainnya. Di sisi lain kata Willy, para buruh justru dimiskinkan melalui regulasi yang dibuat oleh Jokowi, diantaranya tidak beraninya presiden mencabut PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

"Gara-gara PP 78 ini, buruh akan makin miskin, kami berharap Jokowi memberikan kado indah pada parayaan hari buruh nanti, dengan mencabut PP 78 itu," harapnya.

Sedang untuk persolan perburuhan di Sumatera Utara, Willy menyoroti beberapa poin persoalan, mulai dari minimnya kinerja Dinas Tenaga Kerja, banyaknya kasus peburuhan yang bertahun-tahun tidak terselesaikan, hingga sampai tidak adanya keseriusan Gubernur Sumatera Utara dalam melihat kondisi perburuhan.

"Saya kira Gubsu saat ini tak peka terhadap nasib buruh, belum ada kebijakan nyata dia (gubernur-red) untuk buruh. Jangankan itu, bicara soal buruh saja mungkin tak pernah dia," ucap Willy.

Bicara kondisi perburuhan di Sumut,  lanjut Willy, pihaknya meminta agar Gubsu segera menambah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan di Disnaker Sumut. Selain itu, agar memberikan sarana dan prasarana meliputi kantor biro dan pelaksana tugas pegawai pengawas di daerah. Dimana kata Willy sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sejak Januari 2017, seluruh pegawai pengawas telah beralih ke Provinsi.

"Jumlah pegawai pengawas minim, jika di daerah tak dibentuk koordinator pegawai pengawas, maka makin jauhlah buruh mengadukan kasusnya dan sudah makin lama penyelesaiannya. Kita minta Gubsu serius khusus hal ini jika tidak makin parah saja kondisi buruh Sumut," tegasnya.

Lebih jauh dikatakan Willy, beberapa tuntutan lainnya terkait kasus perburuhan kepada Disnaker Sumut, diantaranya Tolak Gugatan Apindo terhadap UMK Medan dan Deli Serdang di PTUN Medan, Stop Union Busting, Intimidasi dan Mutasi terhadap Pengurus dan Anggota FSPMI di PT. Perkebunan Sumatera Utara,  Stop Kriminalisasi terhadap Pengurus FSPMI PT Karya Delka Maritim (KDM) di Polres Pelabuhan Belawan, Agar Kapolres Pelabuhan Belawan Segera Menindak Kasat Reskim dan Penyidik Polres Belawan yang diduga sengaja mengkriminalisasi buruh PT KDM.

Kemudian, Disnaker juga diminta segera menyelasikan kasus yang terjadi di PT Yayasan Kebidanan Darmo Medan, PT Girvi Mas Tanjung Morawa, PT Daya Kimia Mandiri Belawan, PT Nusantara Jaya Plastik di Namorambe dan Menuntut Tanggung Jawab PLN Sumbagut terhadap PHK Buruh Yantek PT Yotra di Kabupaten Padang Lawas dan lainnya.

"Itu semua tuntutan kami pada aksi nanti, semoga pemerintah dapat memenuhi seluruh tuntutan buruh pada aksi may day nanti," tutup Willy.

Editor: Dian

T#g:FSPMI
Berita Terkait
  • Rabu, 18 Okt 2017 17:28

    Manajemen PT Grafindo Pusat Bingung, Persoalan Hak Karyawannya Belum Tuntas

    Manajemen PT Grafindo Media Pratama kantor pusat di Bandung mengaku heran dan bingung, terkait belum tuntasnya persoalan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) karyawannya, atas nama Mar

  • Senin, 09 Okt 2017 18:39

    Nasib Karyawannya Terkatung-katung, PT. Grafindo Dituding Tidak Manusiawi

    Manajemen PT Grafindo Media Pratama, salah satu perusahaan penerbitan ternama di Indonesia dituding tidak manusiawi. Pasalnya, hingga kini, nasib satu karyawannya bernama Mara Kombang Hasibuan, yang d

  • Sabtu, 07 Okt 2017 15:27

    FSPMI Sumut Gelar Aksi Peringati Hari Kerja Layak Sedunia

    Meski diguyur hujan, semangat seratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara tidak luntur, dan tetap menggelar aksi di Bundaran SIB, Jalan Gatot S

  • Rabu, 20 Sep 2017 18:10

    Pesangon Karyawan Belum Dibayar, Disnaker Palas Surati PT. Grafindo

    Hingga kini manajemen PT Grafindo Media Pratama, salah satu perusahaan penerbitan buku pelajaran terbesar di Indonesia, belum juga menyelesaikan pembayaran uang pesangon kepada karyawannya, atas nama

  • Selasa, 12 Sep 2017 15:42

    Terindikasi Bayar Upah di Bawah UMK, PT SHBM Terancam Dipidana

    Manajemen PT. Sumber Huta Baru Makmur (PT. SHBM) yang sudah sejak sekitar tahun 2005 silam, menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Siali-ali, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas

  • Rabu, 10 Mei 2017 17:50

    FSPMI Palas Desak PT. Sentra Penuhi Hak Pensiun Karyawan

    Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kabupaten Padang Lawas (Palas) mendesak pihak PT. Sumber Energi Sumatera (PT. Sentra), salah satu perusahaan lain/vendor di bidang p

  • Jumat, 07 Apr 2017 20:32

    Disnaker Palas Desak PLN Segera Bayar Pesangon Yotra

    Pemkab Palas melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Padang Lawas (Palas) mendesak, agar manajemen PT. PLN(Persero) Area Padang Sidempuan c/q PLN Rayon Sibuhuan, segera membayarkan pesangon se

  • Kamis, 06 Apr 2017 21:59

    FSPMI Palas Nilai PLN Area Padangsidempuan Buang Badan

    Manajemen PT. PLN Area Padang Sidempuan selaku perusahaan pemberi dan pengawas pekerjaan kepada perusahaan lain atau vendor.

  • Selasa, 28 Feb 2017 22:18

    Pesangon Eks Pekerja PT. Yotra Belum Dibayar, FSPMI Palas Somasi PLN

    Terkait belum dibayarkannya hak-hak normatif kepada sebanyak 18 orang pekerja outsorching Catat Meter (OS Cater) PT. Yotra Rayon Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas (Palas), Konsulat Cabang Federasi Seri

  • Senin, 06 Feb 2017 20:30

    FSPMI: Pemerintah Sumut mandul selesaikan masalah buruh

    Ratusan massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggeruduk kantor Gubsu, jalan Diponegoro Medan, pada Senin (06/02/2017). Mereka menuntut pemerintah untuk mencabut PP Nomor

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak