Jumat, 24 Nov 2017 18:04

Terindikasi Bayar Upah di Bawah UMK, PT SHBM Terancam Dipidana

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Maulana Syafii
Selasa, 12 Sep 2017 15:42
Dibaca: 296 kali
Dok
Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial, Muhammad Idrisman Mendefa, dan Kabid Hubungan Industri Disnaker Palas, Ahmad Alkindi Kudadiri, Selasa (12/9/2017)

Manajemen PT. Sumber Huta Baru Makmur (PT. SHBM) yang sudah sejak sekitar tahun 2005 silam, menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Siali-ali, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas (Palas), terindikasi membayar upah pekerjanya di bawah UMK Palas tahun 2017.

Seperti diketahui, upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Palas tahun 2017, ditetapkan sebesar Rp2.146.868. Penetapan UMK Kabupaten Palas ini dinilai lebih tinggi sebesar Rp.185.514 dari UMP Provinsi Sumut yang telah ditetapkan berdasar SK Gubsu nomor : 188.44/623/KPTS/2016 tanggal 28 Oktober 2016, yakni sebesar Rp1.961.354.

Didampingi Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial, Muhammad Idrisman Mendefa, Kabid Hubungan Industri Disnaker Palas, Ahmad Alkindi Kudadiri, Selasa (12/9/2017) menyebutkan, pemberian upah kepada pekerja di bawah ketentuan UMK merupakan tindak pidana kejahatan. 

"Ini ditegaskan dalam ayat 1 Pasal 90 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89," ungkap Alkindi. 

"Pada pasal 185, ayat 1 disebutkan, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000, dan paling banyak Rp 400.000.000," tegasnya.

Kemudian, lanjut Alkindi, pada ayat 2 ditegaskan lagi, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pasal 185 undang-undang ketenagakerjaan, merupakan tindak pidana kejahatan. 

"Bila terbukti nantinya, selama ini PT. SHBM memberikan upah kepada karyawannya dengan upah di bawah UMK Kabupaten Palas tahun 2017, maka perusahaan PT. SHBM terancam tindak pidana kejahatan," tandasnya. 

Sementara, informasi diperoleh dari sejumlah karyawan PT SHBM yang disebutkan namanya menyatakan, hingga bulan Agustus 2017, masih ada pegawai atau karyawan di perusahaan swasta tersebut menerima upah di bawah UMK.

"Ini bukti pembayaran gaji kami (karyawan PT SHBM-red) di tanggal 31 Agustus 2017, pak. Nanti aku kirimkan via WA, ya pak. Tapi, jangan sampai ketahuan ini dari saya, ya pak," ucapnya.

Ketika persoalan ini ditanya kepada Asisten PT. SHBM, Abdul Hadi Lubis, saat pertemuan monitoring bersama KC FSPMI Palas dan Disnaker Palas, pada Rabu (6/9/2017) minggu lalu menyatakan, pihaknya akan menyampaikan persoalan ini pada pimpinan perusahaan.

Editor: Sam

T#g:FSPMIPalasUMK
Berita Terkait
  • Kamis, 23 Nov 2017 12:13

    CV PN Tiap Tahun Temuan BPK-RI, API: Penegak Hukum Harus Lakukan Pemeriksaan

    CV. Putra Nasution (PN) adalah salah satu dari 16 perusahaan kontraktor di Kabupaten Padang Lawas yang setiap tahun nyaris jadi temuan BPK-RI, namun setiap tahun pula mengerjakan paket proyek pembangu

  • Rabu, 22 Nov 2017 20:52

    Wabup Palas Serahkan Nota Pengantar KUA-PPAS APBD Palas 2018

    Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas (Wabup Palas) drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, menyerahkan dokumen nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan perioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPA

  • Rabu, 22 Nov 2017 16:22

    UMK Palas Tahun 2018 Ditetapkan Rp2.333.860

    Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Padang Lawas (Depeda Palas) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), telah menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) Palas tahun 2018 sebesar Rp2.333.860/bulan.Penetapan

  • Rabu, 22 Nov 2017 15:12

    DPP FSPMI Lakukan Penguatan Buruh di Tabagsel-Labuhanbatu

    Bertujuan meningkatkan harkat martabat dan kesejahteraan kaum buruh yang tersebar di daerah Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan, meliputi 5 daerah kabupaten/kota dan para buruh yang tersebar di Kabupate

  • Selasa, 21 Nov 2017 22:21

    Durian Batam Diminati Warga Barumun

    Musim buah durian kembali tiba di sejumlah daerah di Kabupaten Padang Lawas (Palas). Para petani buah durian lokal pun, semakin ramai menjajakan buah durianya untuk dijual kepada masyarakat di daerah

  • Rabu, 22 Nov 2017 05:02

    Wabup Palas Hadiri Konsultasi Publik RPJMD Palas

    Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas (Wabup Palas) drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu membuka kegiatan forum konsultasi publik, tentang rancangan awal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (

  • Selasa, 21 Nov 2017 16:20

    KPU Palas Ingatkan Anggota PPK Se-Palas Taati Koridor Hukum

    Dalam rangka melaksanakan tahapan penyerahan syarat dukungan, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan rekapitulasi jumlah dukungan bagi bakal calon perseorangan pada pada pemilihan bupati dan

  • Selasa, 21 Nov 2017 13:40

    Pembangunan Masjid Agung Palas Kekurangan Volume Fisik

    Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Padang Lawas perlu dilakukan pengawasan yang lebih, pasalnya tahap awal pembangunan telah jadi temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan

  • Selasa, 21 Nov 2017 13:00

    Harga TBS Sawit Pengaruhi Penjualan Pupuk Non Subsidi

    Fluktuasi pada harga jual tandan buah segar (TBS) sawit di Kabupaten Padang Lawas (Palas),  sangat mempengaruhi fluktuasi penjualan pupuk non subsidi, herbisida dan alat pertanian lainnya. D

  • Selasa, 21 Nov 2017 06:31

    Penegak Hukum Diminta Periksa Kadis PU Palas

    Penegak Hukum di Sumatera Utara diminta memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, pasalnya pejabat itu membenarkan sejumlah pembagunan proyek peningkatan jalan yang pengerjaannya d

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak