Jumat, 19 Jan 2018 02:33

Catatan Akhir Tahun 2017

Said Iqbal: Pemerintahan Jokowi-JK Gagal Mensejahterakan Kaum Buruh

Jakarta (utamanews.com)
Oleh: Ivan
Minggu, 31 Des 2017 20:21
Dibaca: 65 kali
Ist
Buruh saat berunjuk rasa di Palas, 15 Desember 2017.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai bahwa pemerintahan Jokowi-JK gagal mensejahterakan kaum buruh.

Menurut Said Iqbal, ada beberapa indikator, mengapa KSPI menilai pemerintah gagal. 

"Pertama, turunnya daya beli akibat kebijakan upah murah melalui PP 78/2015," tuturnya dalam siaran pers yang diterima UTAMANEWS, Minggu (31/12/2017).

Dikatakannya, PP 78/2015 merupakan bagian dari paket ekonomi Jokowi-JK yang memanjakan para investor. Kenyataannya, sepanjang 2015 Pemerintah lebih memilih menggenjot pembangunan infrastruktur ketimbang mensejahterakan kaum buruh. 

"Indikator kedua, sepanjang tahun 2017 terjadi PHK dimana-mana. Data KSPI menyebutkan, lebih dari 50 ribu orang pekerja kehilangan pekerjaan," lanjutnya.

Tahun 2017 banyak PHK yang terjadi di industri ritel, seperti penutupan 7-Eleven. KSPI juga memprediksi PHK akan terjadi Hypermart, Ramayana, Hero, Giant, Tiptop, dan beberapa industri yang lainnya dengan cara menutup beberapa gerai di satu daerah tapi dipindahkan ke daerah lain hanya dibentuk satu gerai.

Selain itu, industri pertambangan dan perminyakan serta farmasi juga terjadi PHK besar-besaran. Kasus yang mencuat adalah PHK yang terjadi di PT Freeport Indonesia dan PT Smelting.

Sebelumnya, pada akhir tahun 2015 juga terjadi PHK besar-besaran yang menimpa buruh sektor tekstil dan garmen. Dimana puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan. KSPI mencatat ini gelombang PHK jilid pertama.

Gelombang kedua terjadi pada kurun waktu Januari hingga April 2016, berdampak terhadap industri elektroinik dan otomotif. Di industri elektronik, PHK terjadi di PT Tosiha, PT Panasonik, PT Philips, PT Shamoin, PT DMC dan PT. Ohsung. Pengurangan kayawan di industri otomotif terjadi pada industri sepeda motor dan roda empat serta turunannya, seperti PT Yamaha, PT Astra Honda Motor, PT Hino, PT AWP, PT Aishin,PT Mushashi, PT Sunstar.

PHK gelombang satu hingga tiga, penyebabnya adalah daya beli yang menurun akibat upah murah melalui penerapan PP 79/2015. Hal ini menjadi fakta bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa mengangkat daya beli, tetapi hanya membuka ruang kemudahan untuk berinvestasi. Karena tidak diiringi dengan kebijakan peningkatan daya beli, maka yang terjadi adalah penurunan konsumsi,. Itulah yang menyebankan terjadinya PHK besar-besaran pada sektor ritel sepanjang tahun 2017. 

Ketiga, ini yang ironis, tenaga kerja asing (TKA) unskill merajalela. Ini ironis. Disaat daya beli turun, gelombang PHK terjadi dimana-mana, TKA seperti diberi karpet merah untuk bekerja di negeri ini.

Akibatnya para pekerja Indonesia seperti tersisihkan. Lapangan pekerjaan yang semestinya bisa menyerap tenaga kerja, tidak terjadi. Tentu saja, hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi kaum buruh Indonesia. 

Keempat, KSPI mencatat pada tahun 2017 harga-harga melambung tinggi akibat pemerintah menyerahkan harga-harga pada mekanisme pasar.

Seharusnya pemerintah memberikan subsidi terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Bukannya menyerahkan pada mekanisme pasar. 

Barang-barang yang naik adalah harga gas 3 Kg, kenaikan harga tarif dasar listrik, hingga sistem subsidi harga premiun ke pertalite. 

Mayoritas buruh adalah pengguna sepeda motor. Karena premium langka, akibatnya buruh beralih ke pertalite. Hal ini menyebabkan pengeluaran buruh untuk membeli BBM semakin tinggi. 

Kelima, KSPI menilai Tax amnesty ternyata mengalami kegagalan. Hal ini terbukti dengan target penerimaan pajak yang tidak terpenuhi. Bahkan hutang pemerintah makin menggunung. 

Akibat pengelolaan pajak yang tidak tepat, akibatnya pemerintah tidak cukup memiliki uang untuk memberikan jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sebagainya. Bahkan banyak dilakukan pencabutan subsidi, yang itu merugikan rakyat kecil.

Keenam, isu kebebasan berserikat juga makin memburuk. Kasus union busting masih sering terjadi. Hal ini diperparah dengan lahirnya Perppu Omas yang membuka ruang bagi pemerintah untuk membubarkan Ormas tanpa proses pengadilan. Pemerintah dinilai makin otoriter.

Selain itu, kriminalisasi juga masih terjadi. Terbaru menimpa Ketua Umum dan Sekjend SP Danamon.

"Buruh menilai intinya pemerintah gagal dalam isu ketenagakerjaan. Oleh karena itu buruh berpendapat sebaiknya Menteri Ketenagakerjaan mundur. Daripada menyanyikan lagu bento di acaranya Mensesneg, sebaiknya Pak Hanif membuat grup band daripada menjadi Menaker," pungkasnya.

Editor: Budi

T#g:BuruhSaid IqbalTahun Baru
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jan 2018 12:07

    Perusahaan di Palas Terindikasi Masih Berwatak Kolonial

    Sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas), sampai kini terindikasi masih ada menyimpan watak sistem kolonialisme. Hal ini diindikasikan karena

  • Minggu, 07 Jan 2018 22:07

    Puncak Arus Balik Libur Natal dan Tahun Baru Meningkat

    Penumpang pesawat di Bandara Kualanamu pada H+4 arus balik libur Natal dan Tahun baru Tahun 2018 mencapai 36.102 orang. Ini mengalami peningkatan 13 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya 31.909

  • Jumat, 05 Jan 2018 12:25

    Bandara Kuala Namu Mulai Dipadati Penumpang

    Terminal keberangkatan Bandara Kuala Namu baik domestik dan internasional masih dipadati penumpang. Antrian penumpang terlihat di counter chek in baik domestik maupun internasional.Informasi diperoleh

  • Rabu, 03 Jan 2018 10:23

    Satgas Yonkomposit TNI Gelar Doa Bersama Awal Tahun 2018

    Satgas Yonkomposit TNI Konga XXXV-C/Unamid (United Nations Mission In Darfur) dan seluruh Prajurit Garuda yang tergabung pada misi perdamaian dunia di wilayah Darfur Afrika beberapa waktu lalu menggel

  • Rabu, 03 Jan 2018 09:33

    Dzikir dan Do'a Bersama Malam Tahun Baru 2018 di Buki dan Pasimarannu

    Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan dalam merefleksikkan terwujudnya kehidupan masyarakat maritim yang sejahtera berbasis nilai keagamaan dan budaya dijabarkan secar

  • Selasa, 02 Jan 2018 13:42

    Panglima TNI Pimpin Apel Khusus Awal Tahun 2018

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. memimpin pelaksanaan Apel Khusus awal Tahun Baru 2018, yang diikuti oleh 2.884 Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) jajaran Mabes TNI, bertempat di

  • Senin, 01 Jan 2018 09:41

    Kapolres Jember & Dandim 0824 Gelar Apel Pengamanan Tahun Baru

    Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Inf Rudianto, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo bertindak sebagai pimpinan apel gelar pasukan pengamanan Tahun Baru depan Kantor Pemkab Jember, jalan Sudirman, Ming

  • Senin, 01 Jan 2018 09:51

    Panglima TNI Puji Kesiapan Apel video Conference Dadakan

    Satuan jajaran TNI harus siap mengamankan dan mengantisipasi perubahan situasi malam pergantian tahun baru, karena menjaga keamanan negara dan keselamatan segenap bangsa Indonesia merupakan salah satu

  • Minggu, 31 Des 2017 23:41

    Sambut Tahun Baru, Tengku Erry & Ustadz Maulana Tabligh Akbar di Tanjung Balai

    Menyambut Tahun Baru 2018, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi bersama Ustadz Muhammad Nur Maulana (Ustadz Maulana) Tabligh Akbar di Kota Tanjung Balai, dihadiri ribuan masyarakat di La

  • Minggu, 31 Des 2017 17:51

    Ini Pengalihan Arus Lalu Lintas Perayaan Malam Tahun Baru Di Monas

    Kemeriahan perayaan malam Tahun Baru 2018 di ibukota akan dipusatkan di sekitar Monas dan sekitarnya. Dampak dari kegiatan di DKI Jakarta ini mengakibatkan beberapa ruas jalan di dekat kawasan tersebu

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak