Jumat, 18 Agu 2017 00:19
Iklan Kota1

PTUN Medan tolak putuskan sengketa UMK, Buruh akan gugat balik pengusaha

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Dian
Kamis, 13 Jul 2017 08:13
Dibaca: 132 kali
Facebook
Sejumlah buruh sujud syukur mendengar putusan PTUN Medan soal sengketa UMK 2017, Rabu (12/7).

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang menggelar sidang putusan dua perkara gugatan terkait Upah Minimum Kota (UMK) untuk tahun 2017 yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Medan dan Deliserdang berakhir dengan kemenangan di pihak buruh.

Sidang yang berbeda tersebut, dalam amar putusannya, majelis hakim sama sama memutuskan menerima eksepsi tergugat tentang kewenangan absolute pengadilan, menyatakan PTUN Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini.

Sehabis sidang, massa buruh sujud syukur di depan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Rabu (12/7/2017). 

Mereka bersuka cita begitu mendengarkan hasil putusan majelis hakim atas gugatan Upah Minimum Kota (UMK) untuk tahun 2017 dan tampak bersemangat meneriak kan yel yel perjuangan buruh sebagai tanda kemenangan. 

Aksi para buruh ini mendapat kawalan ketat dari jajaran Polrestabes Medan. Tampak tiga unit mobil water canon dan baracuda dari kepolisian disiagakan di halaman gedung PTUN.

Hakim PTUN Medan memutuskan dalam pokok sengketa bahwa gugatan penggugat tidak diterima, dan menghukum pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp650 ribu.

Menanggapi hasil persidangan, Willy Agus Utomo selaku Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Sumatera Utara meminta agar pengusaha mematuhi putusan ini.

"Sudah jelas gugatan Apindo ditolak, kita imbau agar pengusaha patuh dan bagi yang belum membayarkan kenaikan UMK 2017 segera membayarnya," ujar Willy didampingi Purwandi Sekretaris PBB DS.

Ia juga menegaskan, pihaknya akan melakukan upayah hukum balik bagi pengusaha yang tidak membayar upah buruh sesuai SK Gubsu, sehingga, UMK Medan sebesar Rp2.528.000 dan UMK Deliserdang Rp2.491.418 untuk tahun 2017 mutlak harus dibayarkan pengusaha terhitung sejak Januari 2017.

"Dan satu minggu ke depan, bagi pengusaha yang tidak mematuhi UMK, maka kita akan buat pengaduan baik ke Disnaker dan ke kepolisian" pungkas Willy.

Editor: Budi

T#g:APINDOPTUNUMK
Berita Terkait
  • Selasa, 01 Agu 2017 21:31

    Dorong Usaha Mikro Kecil Bupati Humbahas Delegasikan IUMK Kepada Camat

    Pemerintah Humbang Hasundutan (Humbahas) memberikan stimulus untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dengan memberikan kemudahan dalam mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada Camat.

  • Senin, 24 Jul 2017 06:34

    HTI's Lawsuit Will Be Defeated

    The government has disbanded Muslim hard-line group Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) for conducting activities that contradict state ideology Pancasila and the principle of a unitary state of the republic of Indonesia.

  • Kamis, 20 Jul 2017 11:20

    LPM Unimed dampingi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM Sergai

    Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Medan sedang gencar-gencarnya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM). Karena ekonomi kerakyatan yang diga

  • Rabu, 19 Jul 2017 12:49

    Prodi Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Unimed Berdayakan Kampung Bordir Sergai

    Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar dan jadi backbone perekonomian nasional, serta penggerak ekonomi riil di Indonesia. Hal tersebut menjadi fokus tersendiri bagi dunia kampus, khususnya Universitas Negeri Medan (Unimed).

  • Jumat, 16 Jun 2017 21:26

    Puluhan Guru Honorer SMA/SMK Negeri Adukan Nasibnya Ke DPRD Taput

    Paska pengalihan pengelolaan SMA/SMK Negeri ke Pemerintah Provinsi sesuai amanat UU 23 Tahun 2014, guru honorer SMA/ SMK negeri di Tapanuli Utara mengalami nasib yang miris dan tidak jelas terkait gaji yang diterimanya.

  • Selasa, 04 Apr 2017 20:01

    YPDT berikan tanggapan atas jawaban PT. Suri Tani Pemuka

    Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) yang diwakili oleh FX Denny S. Aliandu, SH selaku anggota Tim Litigasi kembali menjalani Sidang Lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Senin (3/4/2017) siang.

  • Kamis, 30 Mar 2017 01:04

    Tergugat II Intervensi Nilai Kepala BP2TPM Simalungun tidak melanggar aturan

    Sidang lanjutan TUN pencabutan izin Keramba Jaring Apung (KJA) kembali digelar kemarin, Senin (27/3/2017), di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

  • Senin, 27 Mar 2017 12:50

    PTUN gelar sidang lanjutan gugatan pencemaran lingkungan

    Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan kembali akan melanjutkan sidang terkait gugatan pencemaran lingkungan di danau Toba.

  • Selasa, 21 Mar 2017 05:33

    Hakim PTUN Beri Peringatan Terakhir pada PT Suri Tani Pemuka

    Sidang lanjutan Tata Usaha Negara (TUN) antara Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), yang diwakili oleh Tim Litigasi YPDT, sebagai Penggugat dengan Badan/Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun sebagai Tergugat I dan PT. S

  • Selasa, 14 Mar 2017 22:04

    Majelis Hakim PTUN Kabulkan PT STP jadi Tergugat Intervensi

    Sidang lanjutan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap gugatan Penggugat (YPDT) kembali digelar pada Senin (13/1/2017), dipimpin oleh Majelis Hakim dengan susunan Irhanto, SH sebagai Hakim Ketua, Jimmy Clau

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak