Selasa, 21 Agu 2018 02:06
  • Home
  • Politik
  • Pansus LKPj DPRD Medan Soroti Drainase dan Kesehatan

Pansus LKPj DPRD Medan Soroti Drainase dan Kesehatan

MEDAN (utamanews.com)
Senin, 27 Apr 2015 21:00
Belum adanya data valid terkait keberadaan drainase menjadi penyebab tidak maksimalnya perencanaan sampai dengan pekerjaan pembuatan drainase di Kota Medan. Hal ini dibuktikan dengan belum berkurangnya secara masif lokasi banjir setiap tahun di Kota Medan.
 
"Pemko Medan belum memiliki data tentang jumlah drainase primer, skunder dan tertier sehingga pembuatan drainase setiap tahun anggaran tidak berkesinambuangan pada satu lokasi sehingga fungsi drainase untuk mengatasi banjir tidak berjalan. Selain itu besarnya anggaran yang terserap untuk pembuatan drainase belum berbanding lurus dengan capaian yang diharapkan,"ujar Ketua Pansus LKPJ akhir Tahun 2014, HT Bahrumsyah saat menyampaikan hasil pembahasan LKPJ pada rapat Paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (27/4).
 
Lebih lanjut dikatakan Bahrumsyah, karena ketidak sinambungan dalam pembuatan drainase tersebut mengakibatkan kerusakan jalan yang berkepanjangan. Kondisi ini semakin diperburuk lagi dengan pembuatan jalan di Kota Medan yang kualitas jalan di bawah standar. Hal ini, lanjut Bahrumsyah mencerminkan lemahnya pengawasan SKPD.
 
Dijelaskan Bahrumsyah, mengingat keberadaan beberapa ruas jalan di Kota Medan ada yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Provinsi maka perlu dilakukan koordinasi secara vertikal dalam hal pengelolaan jalan.

Di sisi lain, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ akhir Tahun 2014 memberikan 7 catatan penting terkait urusan kesehatan di Kota Medan saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (27/4) yang akan menjadi rekomendasi DPRD Medan untuk disampaikan kepada Walikota Medan, Dzulmi Eldin. Ketujuh catatan penting tersebut salah satunya agar divalidasinya data kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan Medan Sehat (JPKMS) yang berintergrasi kepada program jaminan kesehatan nasional (JKN) pada Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 
 
"Validasi data harus segera dilakukan. Jangan sampai intergrasi JPKMS ke BPJS yang dilakukan Pemko Medan menimbulkan persoalan baru. Hal ini diakibatkan banyak peserta JPKMS yang belum mempunya kartu keluarga dengan nomor induk kependudukan yang terdaftar di portal nasional," ujar Bahrumsyah.
 
Rekomendasi lainnya, Pemko Medan harus segera membuat standar operasional prosedur tentang pemerataan tenaga medis di seluruh Kota Medan. Hal ini lanjut Bahrumsyah, sangat diperlukan mengingat masih banyak puskesmas di kawasan yang termajinalkan khususnya di Medan bagian Utara yang memiliki tenaga medis yang jumlahnya sangat minim dibandingkan dengan puskesmas yang berada di inti Kota yang jumlahnya melebihi kebutuhan.
 
Selain itu lanjut Bahrumsyah, dana kapitasi jaminan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Puskesmas tahun 2014 sejumlah Rp42.539.256.000 untuk seluruh Puskesmas di Kota Medan yang diperuntukan untuk sarana pendukung obat-obatan maupun jasa medis belum menunjukan hasil didalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas. Pansus juga memberikan catatan penting terhadap peran Posyandu yang dinilai belum maksimal. Hal ini dibuktikan masih banyaknya temuan gizi buruk dan gizi kurang ditengah-tengah masyarakat yang di lingkungannya terdapat Posyandu.
 
"Oleh karena itu petugas Posyandu diharapkan tidak hanya masif menunggu masyarakat membawa balita ke Posyandu namun harus aktif turun ke masyarakat untuk melakukan penyuluhanan dan penanggulangan,"ujarnya.
 
Pansus juga meminta Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melakukan pengelolaan manajemen rumah sakit secara Profesional. Aturan-aturan yang terkait dengan BLUD harus dipedomani oleh direksi RSUD Pringadi dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan standar operasional prosedur. Selain itu, pansus juga menilai alokasi anggaran yang telah dipersiapkan untuk pembelian alat-alat.
 
Agar dilakukan pembenahan secara profesional terhadap sumber daya manusia mulai dari direksi sampai ketenaga medis dan kesehatan dengan memberikan reward dan punishment.  
 
"Ketujuh terkait honorarium yang diterima harian lepas yang belum sesuai dengan upah minimum Kota, perlu segera dievaluasi untuk ditingkatkan," pungkasnya. (*)
T#g:banjirLKPJ
Berita Terkait
  • Sabtu, 26 Mei 2018 17:06

    Masyarakat Sidempuan Ajak Djarot Telusuri Sungai Batang Ayumi

    Usai bersilaturahmi dengan ibu-ibu perwiritan di Lingkungan VI, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Sabtu (26/5/2018) siang, Djarot Saiful Hidayat meliha

  • Senin, 14 Mei 2018 22:14

    DPRD Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Walikota Tebing Tinggi

    DPRD Tebing Tinggi sampaikan rekomendasi LKPJ Walikota tahun 2017 melalui rapat paripurna DPRD yang dipimpin M.Yuridho Chap dan dihadiri Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan dan unsur FKPD,para pimpinan O

  • Jumat, 20 Apr 2018 18:37

    Walikota Tebing Tinggi sampaikan LKPJ tahun 2017

    Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan LKPJ akhir tahun 2017 pada rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua M.Yuridho Chap, di ruang sidang DPRD Tebing Tinggi, Jumat (20/4).

  • Kamis, 01 Mar 2018 08:01

    Sihar Paparkan Filosofi "Dalihan Na Tolu" Dalam Kebhinekaan

    Kedatangan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara (Sumut) Sihar Sitorus, Rabu (28/2) disambut dengan antusiasme yang sangat tinggi oleh warga Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batuba

  • Jumat, 23 Feb 2018 16:03

    Ratusan Rumah Warga Rantauprapat Kerap Terendam Banjir

    Di Rantauprapat, jika hujan turun, warga yang tinggal di sejumlah komplek perumahan seputaran bantaran Sungai Aek Tapa, bakal khawatir. Tak jarang, permukiman warga bertipe 36 di sejumlah lokasi menga

  • Kamis, 22 Feb 2018 17:32

    Debit Air Naik, Teras Rumah Warga Talsim-Labuhanbatu Ambruk

    Teras Rumah Kabang (41), warga lingkungan Talsim kelurahan Sirandorung kecamatan Rantau Utara Labuhanbatu, ambruk akibat hantaman air disertai potongan balok dan sampah Rabu (21/2/18), malam.Amatan wa

  • Selasa, 23 Jan 2018 18:13

    Atasi Banjir Pemkab Labuhanbatu Perbaiki Saluran Drainase

    Guna mengantisipasi terjadinya banjir yang kerap kali terjadi di sekitar kelurahan padang Matinggi Kecamatan Rantau, Bupati Labuhanbatu H. Pangonal Harahap,.SE,.MSi perintahkan jajaranya untuk members

  • Jumat, 19 Jan 2018 15:19

    Koramil 0824/15 Bangsalsari Karya Bakti Bersihkan Pesantren Kebanjiran

    Hujan yang turun pada Rabu (17/01/2018) pukul 22.00 Wib mengakibatkan selokan belakang Pondok Pesantren Ar Rosyid meluap dan menjebolkan tembok pondok sehingga ruang asrama pondok putra dan putri keba

  • Kamis, 28 Des 2017 18:58

    Banjir Rendam 43 Rumah di Lima Puluh

    Pasca hujan yang terjadi beberapa hari terakhir berakibat 43 rumah warga dan sekitar 15 hektar tanaman semangka warga di tiga desa di Kecamatan Limapuluh, Batubara terendam.Berdasarkan data dihimpun d

  • Jumat, 08 Des 2017 14:58

    Korem 023/KS, BPBD & Basarnas Gelar Simulasi Tanggap Bencana Banjir dan Longsor

    Korem 023/KS bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Sar Nasional (Basarnas) Kabupaten Tapteng dan Kota Sibolga menggelar latihan simulasi penanggulangan bencana alam banjir dan l

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak