Rabu, 23 Jan 2019 04:58
  • Home
  • Politik
  • Pansus LKPj DPRD Medan Soroti Drainase dan Kesehatan

Pansus LKPj DPRD Medan Soroti Drainase dan Kesehatan

MEDAN (utamanews.com)
Senin, 27 Apr 2015 21:00
Belum adanya data valid terkait keberadaan drainase menjadi penyebab tidak maksimalnya perencanaan sampai dengan pekerjaan pembuatan drainase di Kota Medan. Hal ini dibuktikan dengan belum berkurangnya secara masif lokasi banjir setiap tahun di Kota Medan.
 
"Pemko Medan belum memiliki data tentang jumlah drainase primer, skunder dan tertier sehingga pembuatan drainase setiap tahun anggaran tidak berkesinambuangan pada satu lokasi sehingga fungsi drainase untuk mengatasi banjir tidak berjalan. Selain itu besarnya anggaran yang terserap untuk pembuatan drainase belum berbanding lurus dengan capaian yang diharapkan,"ujar Ketua Pansus LKPJ akhir Tahun 2014, HT Bahrumsyah saat menyampaikan hasil pembahasan LKPJ pada rapat Paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (27/4).
 
Lebih lanjut dikatakan Bahrumsyah, karena ketidak sinambungan dalam pembuatan drainase tersebut mengakibatkan kerusakan jalan yang berkepanjangan. Kondisi ini semakin diperburuk lagi dengan pembuatan jalan di Kota Medan yang kualitas jalan di bawah standar. Hal ini, lanjut Bahrumsyah mencerminkan lemahnya pengawasan SKPD.
 
Dijelaskan Bahrumsyah, mengingat keberadaan beberapa ruas jalan di Kota Medan ada yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Provinsi maka perlu dilakukan koordinasi secara vertikal dalam hal pengelolaan jalan.

Di sisi lain, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ akhir Tahun 2014 memberikan 7 catatan penting terkait urusan kesehatan di Kota Medan saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (27/4) yang akan menjadi rekomendasi DPRD Medan untuk disampaikan kepada Walikota Medan, Dzulmi Eldin. Ketujuh catatan penting tersebut salah satunya agar divalidasinya data kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan Medan Sehat (JPKMS) yang berintergrasi kepada program jaminan kesehatan nasional (JKN) pada Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 
 
"Validasi data harus segera dilakukan. Jangan sampai intergrasi JPKMS ke BPJS yang dilakukan Pemko Medan menimbulkan persoalan baru. Hal ini diakibatkan banyak peserta JPKMS yang belum mempunya kartu keluarga dengan nomor induk kependudukan yang terdaftar di portal nasional," ujar Bahrumsyah.
 
Rekomendasi lainnya, Pemko Medan harus segera membuat standar operasional prosedur tentang pemerataan tenaga medis di seluruh Kota Medan. Hal ini lanjut Bahrumsyah, sangat diperlukan mengingat masih banyak puskesmas di kawasan yang termajinalkan khususnya di Medan bagian Utara yang memiliki tenaga medis yang jumlahnya sangat minim dibandingkan dengan puskesmas yang berada di inti Kota yang jumlahnya melebihi kebutuhan.
 
Selain itu lanjut Bahrumsyah, dana kapitasi jaminan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Puskesmas tahun 2014 sejumlah Rp42.539.256.000 untuk seluruh Puskesmas di Kota Medan yang diperuntukan untuk sarana pendukung obat-obatan maupun jasa medis belum menunjukan hasil didalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas. Pansus juga memberikan catatan penting terhadap peran Posyandu yang dinilai belum maksimal. Hal ini dibuktikan masih banyaknya temuan gizi buruk dan gizi kurang ditengah-tengah masyarakat yang di lingkungannya terdapat Posyandu.
 
"Oleh karena itu petugas Posyandu diharapkan tidak hanya masif menunggu masyarakat membawa balita ke Posyandu namun harus aktif turun ke masyarakat untuk melakukan penyuluhanan dan penanggulangan,"ujarnya.
 
Pansus juga meminta Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melakukan pengelolaan manajemen rumah sakit secara Profesional. Aturan-aturan yang terkait dengan BLUD harus dipedomani oleh direksi RSUD Pringadi dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan standar operasional prosedur. Selain itu, pansus juga menilai alokasi anggaran yang telah dipersiapkan untuk pembelian alat-alat.
 
Agar dilakukan pembenahan secara profesional terhadap sumber daya manusia mulai dari direksi sampai ketenaga medis dan kesehatan dengan memberikan reward dan punishment.  
 
"Ketujuh terkait honorarium yang diterima harian lepas yang belum sesuai dengan upah minimum Kota, perlu segera dievaluasi untuk ditingkatkan," pungkasnya. (*)
T#g:banjirLKPJ
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Jumat, 28 Des 2018 17:28

    Koramil 0824/15 Bangsalsari Karya Bakti TNI Antisipasi Banjir

    Bersama MasyarakatJember, bertempat di Wilayah Dusun Krajan B. RT 01 RW 06 Desa Bangsalsari Kec Bangsalsari Kabupaten Jember, pada Kamis (27/12/2018) Pukul 07.00 Wib dilaksanakan Karya Bhakti TNI Kora

  • Senin, 24 Des 2018 15:34

    Camat Pangkatan dan Management PT Sennah Berikan Bantuan Sembako ke Warga Korban Banjir

    Menindaklanjuti arahan dari Plt Bupati Labuhanbatu, H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST. MT, beberapa hari yang lalu, Camat Pangkatan Khairuddin Nasution, S.Sos bersama Management PT Perkebunan Sennah memb

  • Minggu, 23 Des 2018 18:23

    Plt Bupati Labuhanbatu Serahkan Bantuan Korban Banjir

    Plt. Bupati Labuhanbatu memerintahkan kepada seluruh Perangkat pemerintahannya untuk tidak bepergian keluar daerah.

  • Kamis, 13 Des 2018 13:23

    Sejumlah Wilayah Di Labura Terendam Banjir, Jalan Macet dan Seorang Masyarakat Hanyut

    Telah terjadi banjir di beberapa Lokasi di Labuhanbatu Utara (Labura), Sumut. Amatan media ini, jumlah lokasi yang terdampak banjir akibat naiknya permukaan air sungai di Kab. Labuhanbatu Utara, cukup

  • Kamis, 13 Des 2018 13:13

    Jalan Lingga Tiga Terendam Banjir, Pengendara Roda Dua Tak Bisa Melintas

    Akses jalan Lingga Tiga penghubung tiga kabupaten tidak dapat dilalui pengendara roda dua dikarenakan air serta arus yang deras merendam badan jalan hampir mencapai satu meter. Kejadian tersebut menga

  • Senin, 10 Des 2018 10:50

    Warga Titi Rambe Berharap Plt Bupati H. Andi Suhaimi Dalimunthe Keluarkan Kebijakan Atasi Banjir

    Warga masyarakat Titi Rambe Lingkungan Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Minggu Pagi (9/12/18), mengeluhkan dan mengharapkan perhatian dari Plt Bupati Labu

  • Sabtu, 10 Nov 2018 11:00

    Dialog Publik Cipayung Plus Kota Medan, "Pemko Tidak Serius Tangani Banjir"

    Bertempat di Aula Pusat Kegiatan Mahasiswa GMKI Medan, Jln. Iskandar Muda No 107 A, pada Jumat, (09/11) terselenggara dialog publik Cipayung Plus Kota Medan mengangkat topik "Mengupas Persoalan Banjir

  • Senin, 05 Nov 2018 09:05

    Korem 032/WBR Bantu Atasi Banjir Padang

    Beberapa wilayah di Kota Padang pada hari Jum'at lalu dilanda banjir akibat curah hujan yang cukup lama, yang telah berdampak pada selain menelan korban jiwa sebanyak 2 orang, juga mengakibatkan

  • Senin, 15 Okt 2018 13:15

    Musim Penghujan, BPBD Palas Imbau Warga Waspadai Ancaman Banjir

    Memasuki musim penghujan yang sudah berjalan selama sebulan terakhir ini, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Lawas (Palas) imbau warga masyarakat di daerah ini agar wasp

  • Jumat, 12 Okt 2018 17:12

    Curah hujan tinggi, 3 Desa di Luat Siunggam Banjir

    Akibat curah hujan tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan Sungai Panantanan di Siunggam, Kecamatan Padang Bolak Tenggara meluap, J

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak