Kamis, 14 Des 2017 22:30
  • Home
  • Politik
  • Komisi E DPRDSU minta penegak hukum usut pungli penerimaan siswa baru

Komisi E DPRDSU minta penegak hukum usut pungli penerimaan siswa baru

MEDAN (utamanews.com)
Kamis, 04 Agu 2016 21:40
Dibaca: 334 kali
Anggota Komisi E DPRD-SU Eveready Sitorus menegaskan, agar penegak hukum segera menuntaskan perbuatan pidana pengutipan liar terhadap siswa baru, yang diduga kuat  dilakukan oleh oknum-oknum Guru dan Kepala Sekolah.

Menurut Eveready, Politisi Fraksi Gerindra ini, pihaknya juga telah banyak menerima laporan serupa sebagaimana yang diberitakan media sebelumnya. Di antara laporan yang diterima umumnya berkaitan dengan adanya  uang pelicin, untuk meloloskan calon siswa baru masuk kesalah satu sekolah negeri tertentu.

"Ini buktinya untuk masuk kesekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Medan, setiap siswa dimintai uang sampai Rp 11 juta. Sesuai bukti kwitansi  tercatat ada untuk uang Pembangunan Rp 500 ribu, SPP 100 ribu, biaya Insidentil Rp 250 pertahun, uang  physikotes Rp 60 ribu, ditambah biaya kartu siswa dan asuransi. Sementara selebihnya untuk biaya seragam dan lain-lain." ungkap Eveready sembari menunjukkan bukti kwitansi yang dikantonginya.

Menurutnya, dengan terjadinya peristiwa pengutipan siluman setiap tahunnya yang tentu berekses kepada banyaknya beban biaya yang harus ditanggung oleh para orang-tua murid. Pada persoalan ini semua elemen terkait mulai dari Kepala Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan khususnya para penegak hukum  tidak boleh melakukan pembiaran sehingga ada efek jera dan perbuatan yang merugikan orang-banyak ini tidak terulang. Apalagi diketahui kondisi perekonomian  orang-tua murid tidak semuanya sama.

Sungguh dilematis dan sangat ironis, kalau sampai perbuatan oknum-oknum yang menjadikan dunia pendidikan menjadi ajang komersialisasi dan memperkaya diri sendiri maupun kelompok ini, kemudian tidak pernah ditanggapi. Padahal sudah jelas-jelas perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Semua unsur terkait hendaknya segera melakukan pengawasan melekat, agar jangan sampai dana BOS yang telah disisihkan sebanyak 20 % dari APBN yang bertujuan mencerdaskan anak Bangsa namun hasilnya hanya sia-sia, karena hasil dari anggaran yang dikucurkan Pemerintah ternyata tidak membuat sekolah-sekolah  mampu menciptakan anak didik yang berprestasi dan memiliki kompetensi intelektual yang baik.

"Statement Ombusmen ini benar, banyak laporan terkait jalur mandiri yang salah gunakan sehingga sampai ada aksi suap-menyuap terjadi dan herannya orang-tua murid berani bayar mulai dari Rp 5 juta sampai Rp 15 juta, asal anaknya dapat diterima disekolah yang dituju. Jalur mandiri boleh saja dilaksanakan asal  ada regulasi dan  peraturannnya dan yang terpenting tidak boleh ada sogok-menyogok disana. Jika peraturan ditegakkan tentu tidak ada yang berani macam-macam". jelaskan Eveready. 

Keterkaitan Komite Sekolah yang diduga  ikut memperkeruh permasalahan ini. Eveready mengharapkan, hendaknya para orang-tua murid yang anaknya sudah tamat dari sekolah tersebut, sepatutnya tidak boleh lagi dipilih atau dihunjuk sebagai Komite. Mengingat tugas Komite Sekolah salah satunya melakukan pengawasan terhadap perjalanan sekolah. Jika anaknya sudah tamat bagaimana mungkin lagi mereka dapat melakukan pengawasan secara objektif.

(rls)
T#g:KomisiEPPDBpungli
Berita Terkait
  • Selasa, 21 Nov 2017 13:10

    Orang Tua Ungkap Pengutipan Rp 50 Ribu Tiap Siswa

    Pengutipan uang dari hampir seratusan siswa terjadi di Madrasah Negeri Tingkat Tsanawiyah, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labura dinilai sejumlah orangtua siswa sebagai pungutan liar (Pungli).Sep

  • Rabu, 15 Nov 2017 20:55

    PPK dan PPS di Gunungsitoli disebut merupakan titipan partai tertentu

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) dengan meminta sejumlah uang kepada calon penyelenggara tingkat bawah yakni PPK dan PPS.Selain itu, beredar juga k

  • Kamis, 19 Okt 2017 10:09

    Ditreskrimsus Poldasu Terima Banyak Laporan Penyelewengan Dana BOS SMP dan SMA

    Unit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut baru-baru ini menangkap sebelas orang pejabat di Dinas Pendidikan Langkat. Dari sebelas yang diamankan, empat orang sudah ditetapkan tersangka dan telah ditahan.

  • Kamis, 12 Okt 2017 19:42

    Penerapan Sistem Online SMA/SMK Hapus Praktik KKN

    Gubsu Tengku Erry Nuradi mengatakan sistem online yang diberlakukan untuk ujian maupun masuk sekolah dapat dipastikan menghapuskan indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).''Sistem Pener

  • Kamis, 28 Sep 2017 17:48

    Lepas Balon Gas Ke Udara Saat Demo, HIMMAH Minta Jokowi Stop Makelar Listrik di PLN Sumut

    Presiden Joko Widodo diminta memberi perhatian pada kasus "Makelar Listrik" di Sumut dan meminta PLN Bersih No Pungli.

  • Kamis, 14 Sep 2017 13:14

    Dugaan Pemotongan Dana BOS Tingkat SD Kab. Nias Selatan

    Isu terjadinya pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tingkat Sekolah Dasar (SD) di lingkup Dinas Pendidikan Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dibantah oleh Kepala Bidang (Kabid)

  • Senin, 04 Sep 2017 05:44

    Tim Saber Pungli Diminta Awasi Proyek Lift RS Haji Medan

    Indra Sanjaya, Direktur Komunitas Indonesia Bersih (KIB) meminta Tim Saber Pungli untuk mengawasi proses tender pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Haji Medan, khususnya pengadaan pemasangan lift

  • Rabu, 30 Agu 2017 23:20

    Modus tunda eksekusi, Juru Sita PN Stabat peras warga Tanjung Pura

    Mengaku bisa menunda pelaksanaan eksekusi, juru sita Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Edy Syahputra, melakukan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat.

  • Rabu, 30 Agu 2017 08:30

    Korsubgah KPK bobol, 252 siswa SMA Negeri di Sumut masuk tanpa seleksi online

    Masyarakat Sumatera Utara khususnya kota Medan terkejut dengan pemaparan yang disampaikan oleh Ombudsman RI bahwa di SMA 2 Medan, ditemukan sebanyak 180 orang siswa baru yang masuk melalui jalur tidak

  • Rabu, 16 Agu 2017 16:56

    Erry Berharap Tim Saber Pungli Perbanyak Sosialisasi

    Gubsu Tengku Erry Nuradi mengatakan bahwa Pemprov Sumut sangat mendukung dan mengapresiasi kinerja Satgas Saber Pungli, atas pengaduan laporan/praktek pungli telah ditindaklanjuti dengan baik.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak