Selasa, 21 Agu 2018 02:05
  • Home
  • Politik
  • DPRD Medan Tanggapi Rekomendasi LKPj TA 2014

DPRD Medan Tanggapi Rekomendasi LKPj TA 2014

MEDAN (utamanews.com)
Senin, 27 Apr 2015 21:04
Setelah melalui tahapan pembahasan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2014, DPRD Medan menyampaikan sejumlah rekomendasi guna perbaikan di tahun berikutnya.

Dalam hasil pembahasan LKPj diketahui kontribusi pendapatan daerah tahun 2014 mencapai 88,6 persen, lebih tinggi dari tahun 2013 yaitu 79,78 persen.

"Daya serap belanja barang dan jasa sebesar 78,19 persen dengan sisa anggaran Rp237,5 miliar sangat disayangkan terjadi karena tertundanya beberapa proyek fisik yang akan menjadi perkerjaan rumah di tahun berikutnya," sebut Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Nanda Ramli pada rapat paripurna istimewa, Senin (27/4).

Sedangkan serapan belanja modal 75,48 persen dengan sisa anggaran Rp254,6 miliar juga sangat disayangkan terjadi karena mengakibatkan tertundanya berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. 

Iswanda juga menyebutkan Pemko Medan perlu memperhatikan perencanaan pembangunan, yang hendaknya dibuat secara komprehensif cermat dan berkesinambungan sehingga tidak terjadi penundaan pembangunan.

Pemko Medan harus bersikap tegas dan jelas terhadap penyedia barang dan jasa (pihak ketiga) yang memiliki kondite buruk termasuk menginformasikannya ke media. 

Besarnya sisa anggaran juga tidak selaras dengan upaya percepatan pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 Kota Medan.

Selain itu, masih banyak SKPD yang memerlukan dana besar bagi kepentingan pembangunan daerah.

Tentunya hal ini tidak baik bagi pembangunan daerah. Alasan-alasan kepala SKPD yang menyatakan adanya efisiensi atau penghematan ataupun rasionalisasi anggaran bahkan surat penyediaan dana (SPD) tidak keluar jangan menjadi alasan minimnya serapan anggaran. 

Perlu mengkaji dan mengevaluasi kinerja setiap kepala SKPD yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini perlu dilakukan guna perbaikan dan memaksimalkan kinerja SKPD. 

Pemberian sanksi (punishment) bagi kinerja kepala SKPD yang tidak maksimal adalah langkah berani yang harus diambil kepala daerah agar roda pemerintahan dapat berjalan lancar.

Dalam hal perencanaan pembangunan, DPRD Medan juga meminta Pemko Medan membenahi keberadaan statistik perencanaan masing-masing SKPD dan menyusun prorotype baku dokumen perencanaan yang mengalir mulai dari Renja, RKPD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD, sehingga penilaian terhadap LKPj dapat dilakukan dengan mudah.

Sementara, Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengatakan telah mengikuti dan mencermati seluruh tahapan LKPj akhir tahun anggaran 2014.

Eldin juga menyebutkan rekomendasi yang disampaikan DPRD Medan cukup penting untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Penyampaian pembahasan dan keputusan rekomendasi strategis DPRD tentang LKPj juga mencerminkan wujud kemitraan dan kesetaraan fungsi legislatif dengan eksekutif.

"Untuk itu, atas nama Pemko Medan saya menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran pempinan dan anggota DPRD Medan khususnya Pansus LKPj yang telah membahas sybstansi LKPj akhir tahun anggaran 2014 dengan cermat dan mendalam," ujarnya.

Eldin juga menyadari masih banyak hal yang belum berhasil dicapai sepenuhnya dalam proses pembangunan Kota Medan.

"Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita untuk dapat diatasi secara sungguh-sungguh dengan kerja lebih keras, strategi dan lebih tepat sasaran serta tepat manfaat," ungkapnya. (*)
T#g:APBDLKPJ
Berita Terkait
  • Jumat, 03 Agu 2018 11:13

    Plt Bupati Labuhanbatu Minta APBD 2019 Transparan

    Dalam menindak lanjuti Perpres No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang tertuang pada Pasal 3 Fokus Stranas PK meliputi Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara; dan Penega

  • Senin, 14 Mei 2018 22:14

    DPRD Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Walikota Tebing Tinggi

    DPRD Tebing Tinggi sampaikan rekomendasi LKPJ Walikota tahun 2017 melalui rapat paripurna DPRD yang dipimpin M.Yuridho Chap dan dihadiri Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan dan unsur FKPD,para pimpinan O

  • Jumat, 20 Apr 2018 18:37

    Walikota Tebing Tinggi sampaikan LKPJ tahun 2017

    Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan LKPJ akhir tahun 2017 pada rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua M.Yuridho Chap, di ruang sidang DPRD Tebing Tinggi, Jumat (20/4).

  • Minggu, 17 Des 2017 13:07

    Pemkab Palas Langgar Amanat UUD 1945 Tentang Pendidikan

    UUD Negara RI tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan meneyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak m

  • Sabtu, 09 Des 2017 10:49

    Bupati Humbahas Sampaikan Nota Pengantar Ranperda R.APBD 2017

    Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (T.A) 2018 dala

  • Rabu, 06 Des 2017 07:06

    Dijanjikan Bansos, APBD 2018 Akhirnya Disahkan

    Kendati dalam proses pembahasan R-APBD 2018 selama ini tidak kuorum dan dinilai melanggar Tata Tertib (Tatib) Rapat Paripurna, akhirnya APBD Sumatera Utara 2018 disahkan juga pada Selasa (5/12/2017).A

  • Selasa, 05 Des 2017 06:05

    Cipayung Plus Sumut Tolak pengesahan R-APBD Sumut 2018

    Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari HMI, PMII, GMKI, GMNI, dan KAMMI mengeluarkan pernyataan sikap mengenai kisruh pembahasan pengesahan R-APBD Sumut 2018 yang akan dilanjutkan pad

  • Minggu, 03 Des 2017 18:43

    Tolak RAPBD 2018, GMKI Minta KPK Turun ke Sumut

    GMKI menyatakan bahwa arus penolakan pengesahan R-APBD 2018 semakin menguat mengalir dari mahasiswa dan masyarakat.

  • Sabtu, 02 Des 2017 17:02

    Pengesahan PAPBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2017

    Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Humbang Hasundutan disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD, di Gedung Paripurna DPRD, (29/11). Pengesahan ini dihadiri 19 Anggota DPRD yang di dalamnya ha

  • Kamis, 30 Nov 2017 11:30

    KUA PPAS APBD Palas 2018 Disepakati

    Dokumen Rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Padang Lawas (Palas) tahun anggaran 2018, secara resmi disepakati oleh DPRD Kabupaten Palas, lewat mekanisme rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Kabupaten

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak