Senin, 09 Feb 2015 19:54

Ketua DPRD Medan menyatakan siap mendukung Bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada Medan agar pesta demokrasi itu benar-benar secara jujur, adil, dan demokratis.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Medan, HJ Hutagalung saat menerima audiensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Senin (9/2) di ruang kerjanya. Hutagalung didampingi Wakil Ketua DPRD Iswanda Ramli dan Ihwan Ritonga berdialog dalam suasana kekeluargaan dengan Ketua Bawaslu Sumut, Dra Syafrida.

Dalam kesempatan itu, Pimpinan DPRD Medan juga mendukung Bawaslu yang telah mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas pengawasan Pilkada yang kemungkinan digelar pada akhir tahun ini atau 2016 nanti.

"Yang jelas kita menginginkan Pilkada dapat berjalan dengan baik serta jauh dari pelanggaran undang-undang dan peraturan yang berlaku," kata Hutagalung.

Dalam kesempatan itu. Syafrida juga memperkenalkan calon terpilih anggota Panwaslu Medan yakni Hendri Sitinjak dan Raden Deni. Dia mengatakan, Bawaslu sengaja telah melakukan seleksi agar pada saat DPR RI selesai merevisi Perppu Pilkada, Panwaslu Medan bisa langsung bekerja mengawasi setiap tahapan pilkada.

Syafrida juga mengemukakan, pihak juga akan mengirimkan pengajuan penganggaran yang baru karena memang ada beberapa hal yang belum terakomodir dalam pengajuan sebelumnya.

"Misalnya, soal uji publik yang makan waktu berbulan-bulan, serta adanya ketentuan baru tentang Pengawas TPS. Biaya pelaksaan ujian publik dan honor seorang pengawas di setiap TPS belum terakomodir dalam pengajuan sebelumnya. Karena itu dalam waktu dekat kami akan mengajukan permohonan secara resmi agar dapat dibahas di Badan Anggaran," kata Syafrida.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Medan, HJ Hutagalung mengatakan, pada prinsipnya DPRD Medan dan tentunya Pemko Medan harus mendukung pelaksanaan Pilkada Medan, termasuk soal penganggaran.

Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli, menambahkan untuk mewujudkan pilkada yang jujur dan adil, Panwaslu Medan juga harus netral dalam segala hal, termasuk rekruitmen panwas kecamatan dan lapangan.

"Kita menginginkan panwas di kecamatan maupun lapangan benar-benar orang yang bebas dari partai. Karena merekalah ujung tombak pengawasan," kata Iswanda Ramli. (sam)