Kamis, 19 Okt 2017 14:13
  • Home
  • Opini
  • Impor daging, untuk kesejahteraan masyarakat

Impor daging, untuk kesejahteraan masyarakat

MEDAN (utamanews.com)
Sabtu, 30 Jul 2016 16:50
Dibaca: 394 kali
Oleh: Pujo Susanto S.IP *)


Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap daging sapi tinggi, sementara ketersediaan daging sapi nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisinya pengusaha nasional tidak bisa menyiapkan daging sapi yang dibutuhkan masyarakat. Imbasnya harga daging sapi di pasaran meningkat sehingga masyarakat tidak dapat membelinya. Minimnya pasokan daging sapi nasional membuat pemerintah memutuskan untuk melakukan kebijakan impor daging sapi. Kebijakan pemerintah tersebut untuk menstabilkan stok dan harga daging sapi, agar ketersediaan daging sapi mencukupi dan harga daging sapi di pasaran tidak melonjak tajam. 

Pada awal Juni 2016, dalam memenuhi kebutuhan daging pada saat bulan Ramadhan dan Idul Fitri pemerintah memutuskan untuk mengimpor daging sapi dari Australia. Keputusan kebijakan impor daging sapi tersebut menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang menolak kebijakan impor daging sapi menyatakan kebijakan tersebut merupakan solusi jangka pendek. Untuk jangka panjang pemerintah seharusnya melakukan impor bibit sapi, bukan impor daging sapi.

Keinginan Presiden Joko Widodo agar harga daging sapi turun menjadi sekitar Rp. 80 ribu per kilogram setelah keran impor dibuka, walaupun belum membuahkan hasil yang memuaskan, tetapi sudah mampu memperbanyak ketersediaan daging di pasaran, sehingga harga daging di pasaran tidak melonjak terlalu tinggi. Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan daging sapi khususnya pada masyarakat menengah ke bawah juga melakukan operasi pasar, pada saat Hari Raya Lebaran, dan masyarakat sangat terbantu karena harga pada operasi pasar terjangkau di bawah seratus ribu.  

Pakar peternakan/Dekan Fakultas Peternakan  Universitas Gadjah Mada (UGM), Ali Agus, mengungkapkan bahwa impor daging sapi itu merupakan kebijakan jangka pendek dan tidak menyelesaikan masalah. Mengenai minimnya pasokan daging sapi nasional, selama ini pemerintah hanya mengandalkan kebijakan impor daging untuk menekan harga daging sapi di pasaran. Namun tidak melakukan kebijakan untuk menambah populasi sapi betina produktif. Pemerintah perlu melakukan impor bibit sapi hidup untuk menambah jumlah populasi sapi. Harga daging sapi akan terus tinggi bila hanya dengan kebijakan impor daging sapi. 

Sementara, Anggota DPR RI Komisi II Bambang Riyanto menilai rencana pemerintah melakukan impor daging sapi kurang tepat. Untuk mengatasi permasalahan harga daging sapi yang terus naik harus dilihat dulu kondisinya di daerah seperti apa. Melakukan impor daging sapi untuk menurunkan harga daging sebagai sebuah opsi yang paling mudah tanpa memikirkan efek lainnya. 

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Syarkawi Rauf, mengatakan bahwa keputusan impor daging sapi harus dikelola dengan maksimal sehingga tujuan pemerintah menstabilkan harga daging sapi dapat tercapai. 

Sementara, Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan kehadiran daging sapi impor akan membuat usaha peternakan menjadi kolaps. Karena, dengan harga daging di pasaran Rp 92 ribu per kilogram, sudah stabil. Peternak akan kolaps, jika dipaksa datang daging impor. Jika Kementerian Perdagangan betul-betul impor daging pihaknya berupaya tidak sampai masuk ke Bojonegoro. Caranya, menutup pintu-pintu perdagangan agar daging sapi impor tidak bisa beredar di pasaran. Jika pemerintah pusat ngotot menggelar daging impor, juga harus dibarengi dengan bantuan bibit sapi. Tentu saja, hitungannya harus sesuai dengan harga daging di pasaran. Misalnya, jika harga ditarget Rp 70 ribu perkilogramnya, tentu bantuan untuk bibit sapi, disesuaikan dengan karkasnya. Pertanyaannya, apakah daging impor akan ada bantuan bibit atau hanya mengejar kebutuhan sesaat.   

Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan kebijakan pemberian izin impor daging beku di tengah masih tidak stabilnya harga daging sapi yang dihasilkan oleh para perternak lokal. Ini kebijakan yang melukai peternak nasional. Tidak mungkin harga daging sapi impor bisa semurah itu. Kebijakan penurunan harga daging sapi sangat tidak memihak kepada peternak lokal sehingga langkah impor tersebut disayangkan. Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, terkait dengan rencana pemerintah mengimpor daging kerbau, mengatakan tidak setuju terhadap rencana impor yang dinilai sebagai upaya menurunkan harga daging. Jika pemerintah ingin melakukan impor daging kerbau, harus betul-betul memenuhi sesuai mekanisme aturan yang ada. Selain itu, masyarakat Indonesia tidak biasa dengan makan daging kerbau. Kebijakan impor daging kerbau juga bertentangan dengan budaya konsumen di Indonesia. Tujuan pemerintah mengimpor daging kerbau adalah menyiasati agar harga daging sapi bisa turun hingga di bawah Rp80.000 per kilogram.

Adanya penolakan oleh pemerintah daerah, pengamat dan elemen masyarakat lainnya atas kebijakan pemerintah mengimpor daging sapi dengan dasar-dasar diatas sebenarnya tidak juga salah, namun demikian kebijakan impor daging sapi oleh pemerintah, semata-mata agar daging sapi banyak di pasaran, sehingga harganya tidak mudah dimainkan oleh para spekulan daging sapi. Dengan banyak tersedianya daging sapi maka para pedagang tidak semau-maunya menaikkan harga daging yang memang banyak diminati masyarakat Indonesia. Jika di negara lain harga daging bisa di bawah Rp 80.000 bukan tidak mungkin di Indonesia juga bisa di bawah 100.000/kg.  

Wacana pemerintah melalui Kementerian Pertanian  ingin mengimpor daging kerbau dari India kiranya bukan kebijakan yang salah. Karena daging kerbau sangat layak dan enak untuk dikonsumsi. Saya kira masyarakat Indonesia juga banyak yang menyukainya. Dengan tersedianya daging kerbau, harganya yang relatif terjangkau dibanding daging sapi, kiranya masyarakat dapat mempunyai opsi atau beralih kepada daging kerbau, hal itu tidak bertentangan dengan budaya masyarakat. Penulis dan keluarga pun suka dengan daging kerbau dan bukan tidak mungkin apabila daging kerbau mudah dijumpai dan harganya relatif terjangkau, maka banyak masyarakat yang akan beralih mengkonsumsi daging kerbau, apalagi daging sapi masih mahal di pasaran. 

Untuk nasib para peternak lokal di daerah daerah kiranya pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap memperhatikan kegiatan usahanya bukan tidak mempedulikannya dan hanya memperhatikan kegiatan impor daging. Nantinya pemerintah akan melakukan kebijakan, misalnya akan memberikan bantuan bibit sapi ataupun bantuan lainnya dengan tujuan petani/peternak lokal dapat mengembangbiakkan pemberian dari pemerintah agar Indonesia surplus sapi. Apabila siklus penjualan dan harga daging sapi oleh peternak lokal sudah berjalan sesuai dengan harapan maka kiranya impor daging sapi dan kerbau juga dapat dikurangi. 

Pastinya, kebijakan pemerintah tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat yang ingin mengkonsumsi daging  juga masyarakat yang berfrofesi sebagai petani/peternak sapi. Bukan kebijakan yang membuat mereka sengsara.  

*) Penulis adalah pemerhati kebijakan pemerintahan
T#g:ImporkerbauopiniSapi
Berita Terkait
  • Rabu, 18 Okt 2017 16:48

    Kerja Ala Jokowi

    Presiden RI ke-7 yaitu Ir. H. Joko Widodo atau biasa disapa dengan Jokowi menjadi sangat fenomenal bagi masyarakat Indonesia seiring dengan prestasinya yang besar dalam pembangunan Indonesia. Dim

  • Rabu, 20 Sep 2017 02:30

    Tengku Erry Serahkan Bantuan Ternak

    Menteri Pertanian melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong peningkatan populasi sa

  • Kamis, 31 Agu 2017 11:41

    Radikalisme dalam Spektrum Politik

    Radikalisme dan deradikalisasi merupakan dua istilah politik yang muncul dalam penanganan gerakan terorisme saat ini.

  • Sabtu, 12 Agu 2017 13:02

    Indonesia dinilai belum manfaatkan teknologi untuk produksi garam

    Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai impor garam yang setiap tahun dilakukan untuk mengatasi kelangkaan stok merupakan dampak dari tidak serius I

  • Selasa, 08 Agu 2017 14:38

    Intervensi Pembangunan

    Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan sebuah kesejahteraan suatu negara atau wilayah, yang meliputi beberapa faktor, di antaranya ekonomi, sosial, budaya dan politik.

  • Senin, 31 Jul 2017 03:50

    Siaran Televisi dan Distorsi Nilai Kebangsaan

    Subbanul Yaumi, Rijalul Ghoddi (Pemuda Hari ini adalah pemimpin Masa depan). Syair itu demikian akrab di setiap santri pondok pesantren. Demikian pula bagi masyarakat yang juga sesekali mendengarkan pesan itu melalui ceramah para kiai, ustadz di masjid at

  • Minggu, 23 Jul 2017 10:43

    Distorsi Opini Ala HTI

    Nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akhir-akhir ini sering terdengar di berbagai media massa maupun media sosial.

  • Rabu, 12 Jul 2017 18:42

    Impor Beresiko Tinggi Berdampak Bagi Ekonomi dan Penerimaan Negara

    Impor Beresiko Tinggi adalah impor yang dilakukan secara illegal sehingga dapat merusak daya saing industri dalam negeri, karena harga produk yang dihasilkan menjadi lebih mahal dari pada barang-baran

  • Kamis, 29 Jun 2017 03:59

    Ini Prediksi Pengamat Intelejen Bila Rizieq Ditangkap

    Kasus hukum yang disandang oleh Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab telah menimbulkan rumor dan pandangan serta prediksi sejumlah pengamat dan bahkan masyarakat awam.

  • Sabtu, 17 Jun 2017 00:07

    Tengku Erry: Dengan Kerja Keras, Produksi Padi Di Madina Meningkat

    Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, Gubsu Tengku Erry Nuradi meminta agar petani mempertahankan produksi pertanian pangan guna mengimbangi kebutuhan masyarakat, sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak