JMT-PELA Pertanyakan Niat Penagihan Tunggakan PNBP oleh Pemprovsu
MEDAN (utamanews.com)
Sabtu, 11 Feb 2017 21:16
Pasca pengumuman Ditjen Minerba No 226.Pm/04/DJB/2017 tertanggal 31 Januari 2017, tentang Pengumuman kedua puluh dua rekonsiliasi IUP (Evaluasi Pusat), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Kepala Distamben akan menagih tunggakan PNBP di sektor mineral logam, serta menagih tunggakan pajak IUP yang berkaitan dengan batuan, pasir serta kerikil pada perusahaan yang telah dicabut izinnya.Program Manager JMT-PELA, Susilo Laharjo mempertanyakan skema penagihan PNBP yang akan dilakukan oleh Distamben Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang dikutip di berbagai media, Kadistamben akan menagih tunggakan PNBP perusahaan yang telah dicabut izinnya berdasarkan pengumuman Ditjen Minerba.
“Agak aneh ini. Sepengetahuan kami, pajak terkait landrent dan royalty di pertambangan mineral logam harus disetor oleh pemegang IUP ke Rekening Kas Negara yang bertuliskan kode tertentu berdasarkan NPWP perusahaan. Setelah dilakukan pembayaran, bukti tersebut kemudian yang nantinya akan diserahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Utara,” tuturnya pada UtamaNews melalui pesan elektronik, Sabtu (11/2/2017).
“Jadi, penagihan pajak PNBP bukan dilakukan secara direct (bertemu langsung untuk meminta kewajiban landrent terhadap perusahaan), dan ini tentunya menyalahi peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.
Menurut Susilo, untuk kewajiban pajak terhadap IUP batuan, pasir dan krikil, seharusnya yang menagih pajak IUP tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di Kabupaten/Kota yang mengeluarkan izin tersebut, bukan Distamben Provinsi.
“Menurut UU. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lampiran CC izin baru yang berkaitan dengan pertambangan maka akan dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara sedangkan izin yang telah diterbitkan akan berkaitan secara langsung dengan Pemerintah Daerah/kota. Artinya, penagihan kewajiban IUP batuan, pasir dan kerikil yang telah dicabut harus dilakukan Dispenda Kabupaten sebagai Pendapatan Asli Daerahnya,” tambahnya.
“Bila argumentative penagihan pajak harus dilakukan oleh Distamben Provinsi Sumut, maka Distamben Provsu harus transparan mengenai dana tunggakan pajak IUP pasca pencabutan kepada publik, seperti, berapa besar tagihan yang harus disetorkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang kemudian menjadi PAD. Jangan-jangan, Distamben Provinsi Sumut tidak memiliki data-data IUP batuan, pasir dan kerikil tersebut sehingga penerapan pajaknya bisa dinegoisasikan di lapangan untuk penyelesaiannya,” ungkapnya.
Terkait dengan pernyataan Kadistamben mengenai pencabutan IUP pasca keluarnya pengumuman Ditjen Minerba yang tidak akan dilaksanakan sampai seluruh pemegang IUP mineral logam dan batuan menyelesaikan tunggakan kewajiban pajaknya dan tidak beroperasi, menurut Susilo, ini suatu pernyatan yang kontradiktif dan terkesan melawan keputusan Pemerintah Pusat.
“Bagaimana cara kontrol Distamben provinsi bahwa di lokasi IUP yang telah dicabut tidak terjadi kegiatan di lapangan pasca pengumuman Ditjen Minerba, sementara yang dikejar hanya kewajiban pajaknya oleh Distamben Provinsi?” tanya Susilo.
Menurut JMT-PELA, seharusnya Kadistamben Provinsi Sumatera Utara menyerahkan seluruh dokumen pengumuman Ditjen Minerba No 226.Pm/04/DJB/2017 tertanggal 31 Januari 2017, tentang Pengumuman Kedua Puluh Dua Rekonsiliasi IUP (Evaluasi Pusat) ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan aparat penegak hukum.
“Sehingga ketika terjadi kegiatan di lokasi IUP yang telah dicabut, pemerintah Kabupaten dan aparat penegak hukum dapat menindaknya karena sudah masuk ke dalam kegiatan illegal mining,” pungkasnya. (red)
T#g:DispendaDistambenpajakPNBP
Berita Terkait
-
Jumat, 22 Mar 2024 09:22
Kejari Binjai Terima Pelimpahan Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti Perpajakan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai melalui Seksi Tindak Pidana Khusus, menerima pelimpahan berkas perkara dan tersangka atasnama Dwi Riko Susanto beserta barang bukti (Tahap II) dari Penyidik Direktorat
-
Rabu, 13 Mar 2024 13:23
Tingkatkan PAD, Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA Serahkan DHKP SPPT PBB P-2 Tahun 2024 kepada Para Camat
Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA menyerahkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan
-
Kamis, 07 Mar 2024 06:17
Sidang Lahan Milik TNI Jatikarya Berlanjut, Saksi Jelaskan Hilangnya Kewajiban Wajib Pajak
Sidang lanjutan Perkara Pidana Nomor 484/Pid. B/2023/PN.Bks atas nama terdakwa H. Dani Bahdani, S.H., dengan agenda pemeriksaan saksi dengan dakwaan pemalsuan yang digunakan dalam perkara Perdata Nomo
-
Selasa, 05 Mar 2024 12:25
Lagi, Kepemimpinan Nikson Nababan Menorehkan Penghargaan dari Dirjen Pajak
Kepemimpinan Nikson Nababan kembali mendapatkan penerimaan penghargaan dari direktorat jenderal (dirjen) pajak. Dapat diapresiasikan kepemimpinan Nikson Nababan yang menorehkan banyaknya penghargaan d
-
Jumat, 02 Feb 2024 18:22
Polres Labuhanbatu – Polsek Na.IX-X Sosialisasi Bahaya Narkoba di Desa Kampung Pajak
Polres Labuhanbatu mengadakan penyuluhan bahaya narkoba di Kampung Bebas Dari Narkoba sebagai bagian dari upaya aktif dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai dampak b
Berita Terbaru
- Kategori tidak ditemukan | 7 tahun lalu
Pengurus Dipecat Sepihak, Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan Digugat
- Kategori tidak ditemukan | 7 tahun lalu
Mayjen TNI (P) Burhanuddin: Saya Korban Penzaliman dan Kriminalisasi Polda Sumut
- Kategori tidak ditemukan | 7 tahun lalu
Manajemen Grab nilai PM 32/2016 membawa Indonesia melangkah mundur
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
