Rabu, 23 Jan 2019 05:02
  • Home
  • Ekonomi
  • Tim Prona akan sosialisasikan Prona di 12 kecamatan di Medan

Tim Prona akan sosialisasikan Prona di 12 kecamatan di Medan

MEDAN (utamanews.com)
Selasa, 18 Feb 2014 18:55
ist
Sertifikat Tanah
Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan akan melakukan sosialisasi proyek operasi nasional agraria (Prona) di 12 kecamatan dalam wilayah Kota Medan. Para peserta sosialisasi terdiri atas pihak kecamatan, pihak kelurahan dan masyarakat yang ikut program Prona. Sosialisasi dijadwalkan pada minggu ketiga bulan Februari 2014 yakni Selasa, Rabu dan Kamis (18,19 dan 20/2). 

Kami telah membentuk empat tim yang akan turun ke-12 kecamatan untuk memaparkan program Prona kepada para peserta sosialisasi,kata Kepala Seksi (Kasi) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Medan, Hafizunsyah, SH kepada Analisa, di ruang kerjanya Jumat (14/2). 

Sebelumnya, Hafiz dan stafnya mengadakan pertemuan dengan pihak kecamatan dan pihak kelurahan membahas program Prona yang akan dilaksanakan, di Aula Lantai II Kantor BPN Medan.

Menurut Hafiz, Prona untuk Kota Medan tahun 2014 sebanyak 3.000 bidang tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah bidang bervariasi Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya 1.500 bidang. 

Ke-12 kecamatan yang mendapat Prona adalah Kecamatan Medan Timur, Medan Marelan, Medan Deli, Medan Tembung, Medan Amplas, Medan Area, Medan Tuntungan, Medan Denai, Medan Kota, Medan Selayang, Medan Johor dan Medan Perjuangan. 

Kecamatan Tuntungan merupakan yang terbanyak mendapat Prona yakni 450 bidang

Hafiz menjelaskan, persyaratan yang harus dilengkapi masyarakat yang ingin membuat sertipikat tanah melalui Prona, antara lain membuat surat permohonan, melampirkan alas hak pemilikan tanah harus runtut (tidak terputus) dan tidak bersengketa, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), fotokopi kartu keluarga (KK), surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun berjalan (2014). 

Kemudian, luas tanah maksimal 500 meter persegi berdasarkan hasil pengukuran pihak BPN dan merupakan masyarakat ekonomi lemah dan menengah, memasang patok tanda batas permanen. 

Bagi pegawai negeri sipil (PNS) dibatasi yang ingin mengurus Prona hanya sampai golongan IIIb, anggota Polri pangkat tertinggi kompol dan anggota TNI pangkat tertinggi kapten.

Selanjutnya, pemohon mendaftarkan berkasnya melalui kantor lurah di mana lokasi tanah yang akan disertipikatkan melalui Prona Kami beri waktu berkas terakhir dikumpulkan pada akhir Maret 2014,tegas Hafiz.

Ditambahkan, bagi tanah atau lahan yang nilai jual objek pajak (NJOP) melebihi Rp 60 juta, dikenakan biaya selisih yang telah ditentukan menurut peraturan yang berlaku. Peserta Prona tidak dikenakan biaya pengukuran karena sudah ditanggung negara.

Menjawab pertanyaan berapa jumlah tanah di Medan yang sudah bersertipikat, Hafiz menyebutkan, sudah sebanyak 288.739 bidang dari 448 ribu bidang atau sudah 60 persen lebih tanah bersertipikat.

Dengan program Prona yang setiap tahun dilaksanakan, harap Hafiz, jumlah tanah di Kota Medan yang bersertipikat akan terus bertambah. Selain Prona, BPN Medan juga mensertipikatkan tanah masyarakat melalui program Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (Larasita) yang juga diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi lemah dan menengah. (Anl)
T#g:BPNMedanSertifikat
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Rabu, 23 Jan 2019 03:23

    Janji Kampanye Jokowi yang Sudah Terealisasi

    Sejumlah janji pernah dilontarkan Jokowi saat pemilihan Presiden 2014, lalu bagaimana realisasi janji-janji tersebut? Adakah perbaikan untuk bangsa Indonesia?

  • Sabtu, 15 Des 2018 19:05

    Panglima TNI Hadiri Penyerahan Sertifikat Tanah oleh Presiden RI Untuk Masyarakat Riau

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Kapolri Jenderal Pol Prof. H.M Tito Karnavian, Ph.D. menghadiri penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo untuk masyarakat R

  • Rabu, 05 Des 2018 15:25

    Kapolrestabes Medan Hadiri Paparan 100 Hari Kerja Kapolda Sumut

    "2.408 baliho kecil dan 343 yang besar telah dimusnahkan, kini sisa 66 segera kita musnahkan."

  • Selasa, 09 Okt 2018 16:09

    Gereja di Manado Ikut Ajukan PTSL, Sekretaris Gereja: Terimakasih Pak Jokowi

    Rumah ibadah Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) yang berdiri di Kel. Buha, Kec. Mapanget Kota Manado, Sulawesi Utara ikut menjadi peserta Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) yang kini

  • Selasa, 25 Sep 2018 21:25

    Dandim 0824 Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke 58 ATR/BPN

    Kepala Kantor ATR/BPN Jember Didik Bangun Rerstuaji, SH, menjadi Pembina Upacara Upacara Hari Jadi Ke 58, di halaman Kantor Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Jember Kantor Tanah Kabupaten Jember

  • Sabtu, 14 Jul 2018 11:14

    Sukses di Palembang, Jokowi akan Bangun LRT di Medan, Bandung dan Surabaya

    Jokowi didampingi Ibu Iriana mencoba naik kereta ringan light rail transit (LRT) pertama di Indonesia, di Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (13/7/2018).

  • Sabtu, 26 Mei 2018 01:26

    Gubernur dan BPN Teken Percepatan Sertifikat Tanah Milik Pemprov Sumut

    Gubsu Dr Ir HT Erry Nuradi MSi dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara (Sumut) Bambang Priyono menandatangani (teken) Nota Kesepahaman atau MoU tentang percepatan persertifikatan tan

  • Jumat, 20 Apr 2018 12:20

    Reforma Agraria Harus Berdayakan Masyarakat Agar Lebih Sejahtera

    Dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui kepemilikan tanah, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menegaskan, Pemprovsu berkomitmen untuk terus mendukung program

  • Selasa, 17 Apr 2018 07:17

    Program "Sertifikat Tanah Gratis Jokowi", Wujudkan Mimpi Suparno

    Suparno, warga Jalan Seram Bawah gang Pulau Pandan, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, merupakan salahseorang penerima, saat Presiden Joko Widodo membagikan sebanyak 7.000 lembar sertifikat ta

  • Sabtu, 14 Apr 2018 21:14

    Pemerintah berikan sertifikat tanah gratis, warga Madina ucapkan terimakasih

    Sertifikat merupakan alas hak atas kepemilikan sebidang tanah bagi warga negara Indonesia, namun untuk mendapatkan sertifikat selama ini cukup sulit dan membutuhkan dana yang tidak sedikit.Namun kini

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak